Bisnis.com, JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan kementerian/lembaga untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di semester II/2016.
Pasalnya, dia mengatakan dengan kondisi perekonomian global yang masih tidak pasti, pemerintah bergantung pada belanja Kementerian/Lembaga dan investasi baru untuk menggairahkan perekonomian.
Apalagi, pertumbuhan ekonomi kuartal I/2016 melambat sebesar 4,92% bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2015 yang mencapai 5,04.
"Dalam praktek, angka [belanja K/L] masih lambat. Hanya satu, dua, tiga kementerian yg bisa mempercepat, seperti Kementerian PU-Pera mampu empat kali lipat dibanding tahun sebelumnya," katanya, saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/6/2016).
Adapun, Jokowi kembali mengarahkan agar proyek investasi agar ditawarkan kepada swasta terlebih dahulu, sehingga dana APBN bisa digiring ke pos lain yang memang membutuhkan dana tersebut.
"Kalau proyek bisa dikerjakan swasta serahkan pada mereka. Jangan terbalik, investor berminat, tapi kita malah pakai APBN," ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian untuk menjaga tingkat inflasi pra dan pasca hari raya Idul Fitri agar tetap dalam target asumsi makro, dibawah 4%.
"Terutama inflasi jelang Lebaran. Hati-hati. Ini jadi tanggung jawab Kemendag, tapi kementerian lain jg berperan seperti kementan dan BUMN juga terlibat," jelasnya.
