Kabar24.com, JAKARTA- Sebanyak 10 personil Kepolisian Palestina mengikuti pelatihan di bidang penanganan kejahatan di dunia maya atau "cyber crime" , dan forensik digital di Indonesia pada 9-18 Mei 2016.
Siaran pers Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, Jordania yang diterima di Jakarta, Selasa menyebutkan pelatihan tersebut diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik, Kementerian Luar Negeri Indonesia yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Polri.
Pelatihan penanganan kejahatan di dunia maya and forensik digital bertujuan meningkatkan kapasitas aparat kepolisian Palestina di bidang penanggulangan kejahatan di dunia maya dan metode penyelidikan forensik digital. Kegiatan lokakarya di atas merupakan tindak lanjut dari janji Pemerintah Indonesia bagi Palestina dalam mendukung dan mempersiapkan kemampuan sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah.
Sebenarnya pemerintah Indonesia menyediakan tempat bagi 20 peserta, namun karena jumlah personil polisi di Palestina sangat terbatas, maka hanya 10 orang yang dapat menghadiri pelatihan ini. Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Polisi Syafruddin, menyampaikan bahwa Polri telah melaksanakan sejumlah kerja sama luar negeri dengan aparat kepolisian mancanegara.
Kerja sama ini antara lain dengan Kepolisian Afghanistan di bidang pelatihan lalu lintas, reserse dan sabhara, dan pelatihan bagi para perunding. Sementara dengan Kepolisian Myanmar, Indonesia memberikan pelatihan pengamanan pemilu, dan pengembangan umum untuk para pemimpin tingkat menengah. Selama lebih dari 17 tahun, Indonesia telah melaksanakan lebih dari 460 program peningkatan kapasitas untuk lebih dari 5,400 peserta dari negara-negara Asia, Afrika, Pasifik, Timur Tengah dan Amerika Selatan.
Secara khusus bagi Palestina, Pemerintah Indonesia telah membantu 1.394 orang dalam berbagai program peningkatan kapasitas sejak tahun 2008. Bidang-bidang peningkatan di antaranya bidang perikanan, good governance, pariwisata, dan pertanian. Pelatihan peningkatan kapasitas bagi Palestina dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong kerja sama pembangunan antar negara berkembang.
