Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MENHAN: Pasti, TNI Antisipasi Kelompok Radikal Kiri dan Kanan

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan membiarkan kelompok radikal kiri dan radikal kanan untuk mengganti dasar negara Pancasila.
Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan) dengan seragam marinir/Antara
Menhan Ryamizard Ryacudu (kanan) dengan seragam marinir/Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak akan membiarkan kelompok radikal kiri dan radikal kanan untuk mengganti dasar negara Pancasila.

“Kita ini negara Pancasila. Musuh negara itu bisa dari radikal kiri bisa dari radikal kanan. Yang kiri kita lawan, yang kanan kita hadapi,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini mengatakan dasar negara Pancasila sudah final. Sebagai salah satu ideologi yang ada di dunia, Pancasila memiliki kelebihan karena bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, termasuk ajaran ketuhanan.

“Pancasila itu dari Tuhan dan digali oleh Bung Karno. Semua yang dari Tuhan sudah pasti baik,” ujarnya.

Peringatan Ryamizard tersebut mencul menyusul maraknya aktivitas radikal kiri dan kanan dalam beberapa waktu ini. Di Jawa Timur, pemuda Nahdlatul Ulama membatalkan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena kelompok ini dinilai ingin mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah.

Pada saat yang sama, marak penyebaran informasi terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) termasuk penjualan baju berlambang Palu Arit.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu mewanti-wanti agar tidak ada lagi upaya penyebaran ajaran komunisme karena sudah dilarang di Tanah Air. “Lambang Palu Arit juga tidak boleh dipakai sesuai dengan Tap MPRS (Majelis Perwusyawaratan Rakyat Sementara),” katanya.

Pemerintah, imbuh Ryamizard, tidak akan mengizinkan kembali paham komunisme dan PKI hadir di Bumi Indonesia. Dia mengingatkan kembali tiga pengkhianatan yang dilakukan PKI yakni pada 1926, 1948, dan 1965.

“Jangan sampai terulang lagi. Kita memang tidak boleh dendam. Tapi kita juga tidak boleh lupakan,” tutur mantan Panglima Kostrad ini.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper