Kabar24.com, BOGOR - Keberlanjutan bangsa di tengah persaingan global abad 21 menuntut Indonesia punya cetak biru pendidikan.
Indonesia dinilai perlu memiliki cetak biru (blueprint) pendidikan untuk menentukan posisi ke depan, kata Ketua Senat Akademik IPB yang juga Guru Besar Bidang Kebijakan Ekonomi Kelautan, Prof Tridoyo Kusumastanto di Bogor, Senin (2/5/2016).
"Tidak adanya cetak biru pendidikan Indonesia yang permanen menyebabkan kurang jelasnya peran pendidikan dalam tahapan proses pembangunan bangsa, ketidaksinambungan kebijakan pendidikan negara mulai dari dasar, menengah, hingga tinggi serta keterkaitan dengan seluruh sektor pembangunan," kata Tridoyo dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional.
Ia mengatakan, kondisi saat ini setiap kali kebijakan pendidikan dipengaruhi oleh politik. Setiap ada pergantian kabinet mengakibatkan kebijakan pendidikan berubah arah. Bila dicermati, kondisi ini akan berakibat fatal bagi pembangunan bangsa.
"Pendidikan harus memiliki arah jangka panjang, menengah dan pendek yang jelas serta pengembangan peradaban unggul bangsa Indonesia, pengembangan IPTEK, peran dalam pembangunan berkelanjutan untuk menghadapi percaturan global yang kompetitif," katanya.
Beberapa persoalan yang terjadi di tengah masyarakat memerlukan IPTEK yang berasal dari sektor pendidikan, seperti kasus transportasi berbasis online yang menimbulkan keributan, harusnya dapat diselesaikan oleh peneliti yang memiliki basis serta kompetensi.
Ia mendorong, hendaknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diisi oleh rektor-rektor perguruan tinggi sebagai anggotanya, tujuannya untuk mendekatkan akademisi dengan masyarakat.
Begitu pula peran LPPM perlu dicermati, kegiatan KKN hendaknya berganti menjadi kuliah kerja bersama masyarakat, dan persoalan otonomi pendidikan tinggi yang belum diterapkan.
Persoalan lainnya, administrasi riset yang lebih sulit daripada laporan risetnya, hal ini dirasakan sebagai tindakan yang tidak mempercayai peneliti yang bekerja dengan keterbatasan alat maupun anggaran.
Menurutnya, ketidaksinambungan pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya misalnya bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan berdampak positif dan malah menjadi beban karena tenaga kerja tidak siap dengan IPTEK yang berkembang dan arah sektor pembangunan yang tidak cocok dengan tingkat pendidikan.
Kebijakan pendidikan lanjutnya, mendesak harus segera dibenahi dengan falsafah pendidikan, kebijakan dan strategi pencapai yang disepakati bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pendidikan Nasional.
"Cetak Biru Pendidikan Nasional baiknya memiliki jangka waktu 25 tahun yang diperkuat dengan payung hukum. Adanya payung hukum menjadi dasar kuat, sehingga siapa pun presidennya pendidikan Indonesia punya arah yang jelas dan kuat," katanya.
Ia mengatakan, pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan segera cetak biru tersebut yang tidak terlepas dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan tridarma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).
Lebih lanjut ia mengatakan, Cetak biru tersebut harus mempertimbangkan peran perguruan tinggi dalam daya saing bangsa dalam pengembangan IPTEK secara global dan asas kemanfaatan bagi masyarakat luas dalam konteks pembangunan nasional.
"Cetak biru ini harus didukung kebijakan otonomi pendidikan tinggi yang seluas-luasnya, dukungan anggaran negara dan dihilangkannya belenggu birokrasi untuk perguruan tinggi yang sudah memiliki reputasi internasional, dan perguruan tinggi lainnya secara bertahap dan adil," katanya.
Menurut Tridoyo, dengan arah yang jelas dalam cetak biru pendidikan nasional maka setiap perguruan tinggi dapat dievaluasi berdasarkan output dan outcome yang dibebankan sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan.
"Cetak biru ini sudah termasuk di dalamnya keterkaitan dengan sektor-sektor pembangunan, perencanaan tenaga kerja nasional, tahapan pengembangan IPTEK dalam menjamin keunggulan bangsa dan keberlanjutan," katanya.
Ia menambahkan, perguruan tinggi sesuai mandat keilmuan yang terintegrasi serta dibutuhkan dalam pembangunan bangsa diarahkan mampu memecahkan permasalahan di seluruh wilayah Indonesia sekaligus memenangkan pengembangan IPTEK di kancah global.
"Infrastruktur akademik (laboratorium, peralatan riset, dan pendidikan) hendaknya terintegrasi dengan lembaga-lembaga penelitian dan kebutuhan IPTEK untuk menunjang industri nasional, mampu mengembangkan keunggulan teknologi kelas dunia, bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.
