Bisnis.com, SURABAYA - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemenristekDikti) menyiapkan tunjangan hingga Rp950.000 untuk Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) guna meningkatkan fungsi laboratorium pendidikan di perguruan tinggi.
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek Dikti Ali Ghufron Mukti, Sabtu (23/4/2016), mengatakan ada 3.162 PLP yang akan mendapatkan tunjangan sampai Rp950.000 karena laboratorium pendidikan yang ada saat ini masih belum mengalami pembaruan hingga 10 tahun lamanya.
"Laboratorium pendidikan diharapkan mampu menjadi pendukung atas pendidikan, sehingga Laboratorium harus memiliki validitas dan akurasi yang tinggi," katanya ketika ditemui di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS).
Menurut dia, salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan validitas dan akurasi harus ada jabatan fungsional, untuk itu harus ada jenjang jabatan. "Pelatihan PLP ini adalah yang pertama kali dilakukan, karena sebelumnya tidak ada," katanya.
Selain melakukan pelatihan, nantinya pemerintah juga akan meningkatkan pendidikan bagi tenaga pendidik, baik universitas di dalam dan luar negeri yang punya kualitas lebih baik. Pendidikan tersebut bisa dilakukan di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan ke luar negeri. "Untuk keluar negeri mungkin bisa ke Singapura, yang penting punya fasilitas dan kualitas lebih baik," terangnya.
Disinggung tentang pranata yang akan menerima tunjangan, Ghufron menyebutkan bahwa tunjangan akan diberikan pada mereka yang sudah menempati jabatan fungsional, artinya pranata ini sudah melalui tahapan tingkat terampil maupun ahli.
"Laboratorium yang telah berfungsi dengan baik diharapkan mampu bersinergi dengan pendidikan, seperti penelitian, sehingga hasil penelitian bisa lebih baik seiring dengan tingkat validitas dan akurasi laboratorium," jelasnya.
Mantan Wakil Menteri Kesehatan ini menuturkan selain meningkatkan kemampuan dosen, juga akan dilakukan peningkatan sarana. Peningkatan sarana laboratorium ini pemerintah akan mengambilkan anggaran dari pembangunan infrastruktur yang jumlahnya mencapai Rp1,8 triliun.
"Peningkatan sarana laboratrium ini akan lebih banyak dilakukan untuk perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Untuk jumlah anggaran pastinya, saya belum tahu, " lanjutnya.
Selain itu, Ghufron juga akan memberikan batasan perizinan program studi baru. Hal ini dilakukan supaya program studi bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan saat ini karena banyak perguruan tinggi yang mengajukan program studi baru seperti kedokteran.
Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kuncoro Foe G mengatakan saat ini peningkatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan termasuk dalam dunia pendidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
