Ikuti Saran KPK, Ruangan di DPRD Riau Ditambahi CCTV

Kabar24.com, PEKANBARU - Sejumlah ruangan di gedung DPRD Riau kembali akan dipasangi kamera pemantau atau closed circuit television/CCTV, sesuai dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi saat berkunjung ke lembaga wakil rakyat tersebut pada beberapa waktu lalu.

"Saya sepakat untuk dipasang ulang CCTV itu untuk keamanan dan juga bisa digunakan KPK jika memerlukan data-data," ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Riau, Suhardiman Amby, Sabtu (23/4/2016).

Adapun ruangan yang akan dipasangi kamera pemantauan itu diantaranya, ruangan rapat pimpinan DPRD Riau, paripurna, medium, komisi, fraksi, staf pimpinan, serta lobi dan akses menuju ruang kerja anggota dewan.

Lebih lanjut politisi Hanura ini mengatakan dengan pemasangan kamera pemantau tersebut, dewan tidak perlu takut jika kinerjanya diawasi kamera pemantau dan penegak hukum. "Sepanjang pekerjaan kita benar dan tidak menyimpang, dan untuk kebutuhan rakyat apa masalahnya, tidak usah takut," tegas Amby.

Dilanjutkan legislator ini bahwa Provinsi Riau memang menjadi sorotan nasional karena tiga gubernur dan dua ketua DPRD Riau tersangkut kasus hukum korupsi. Menurutnya, pencegahan perlu sehingga kepentingan publik bisa diakomodir. Total sudah ada 25 pejabat Pemprov Riau yang tersangkut masalah hukum terkait korupsi dalam 10 tahun terakhir.

"Pemasangan CCTV ini langkah awal untuk membantu pengawasan awal supaya tidak terjadi penyelewengan. Kita lihat bentuk rapatnya seperti apa, kalau dianggap rahasia itu kan bisa saja dimatikan" ucap Amby.

Sebelumnya, saat kedatangan anggota Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK, Wawan Wardiana di Pekanbaru, Rabu (29/3) yang lalu ia juga membahas masalah CCTV yang kini sudah banyak yang tidak aktif di gedung DPRD Riau.

Dia berharap pemerintah Provinsi Riau baik eksekutif dan legislatif bisa lebih baik dengan adanya keterbukaan dari semua pihak. Seperti diketahui, katanya, Riau menjadi salah satu Provinsi yang Kepala Daerahnya terjerat Kasus korupsi dan termasuk anggota DPRD.

"Tiga gubernur pernah tersangkut masalah korupsi begitu juga DPRD, ini harus diperbaiki ini supaya hal yang sama tidak berulang-ulang," lanjutnya.

Menurutnya, apa yang didapat saat ini juga akan menjadi bahan kedepannya seperti berkenaan dengan keterbukaan. Misalnya CCTV yang sebelumnya aktif sekarang tidak lagi.

"Kita juga ketemu jadi harus ada keterbukaan. Kita juga lihat dulu ada CCTV kenapa sekarang di buka. Ini juga hal kecil yang sebenarnya juga harus diperhatikan agar adanya saling keterbukaan," tuturnya.