Bisnis.com, JAKARTA - BPK harus dipimpin oleh figur independen dan profesional, bukan berlatar belakang politisi karena hasil audit rawan dipolitisasi.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan hasil audit keuangan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta, patut dicurigai adanya politisasi karena beberapa anggota BPK RI dari partai politik.
Menurut dia, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebaiknya figur independen dan profesional bukan figur berlatar belakang partai politik, karena BPK RI sebagai pemeriksa keuangan negara bersentuhan erat dengan kementerian dan lembaga.
"BPK yang dipimpin oleh kader partai politik menjadi dilema, karena hasil auditnya rawan kepentingan politik. Ketua BPK harus terbebas dari kepentingan politik," kata Asep Warlan Yusuf ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Asep menjelaskan, jika menteri atau pimpinan lembaga pengguna anggaran negara berasal dari partai politik, pimpinan BPK RI yang mengaudit anggaran juga berasal dari partai politik, maka akan ada benturan kepentingan.
Menurut dia, BPK RI merupakan lembaga strategis terutama dalam konteks penegakan "good governance" sehingga harus benar-benar bebas dari kepentingan partai politik. "Pimpinan BPK harus figur independen, profesional dan memiliki integritas tinggi terhadap tugasnya," katanya.
Menurut Asep, hasil audit keuangan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta, patut dicurigai adanya politisasi karena beberapa anggota BPK RI dari partai politik.
Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz, adalah kader Partai Golkar yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI.
Asep berharap, DPR RI dapat merevisi UU tentang BPK RI dengan mengubah syarat calon pimpinan BPK RI harus figur independen dan profesional. "Harapan saya dan tentuanya harapan publik, agar pimpinan BPK maupun pimpinan KPU dan KPK diisi oleh figur independen dan profesional, bukan kader partai politik, guna menjaga kredibilitas BPK," katanya.
