Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

10 WNI Disandera: Pemerintah Tunggu Negosiasi Perusahaan-Milisi

Pemerintah terus mengupayakan pembebasan terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga disandera militan Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan.
Luhut Binsar Panjaitan (kanan)/Antara
Luhut Binsar Panjaitan (kanan)/Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan pembebasan terhadap 10 warga negara Indonesia (WNI) yang diduga disandera militan Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan.

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang menunggu hasil negoisasi antara perusahaan yang mempekerjakan 10 WNI itu dengan para penyandera tersebut.

Dia membenarkan, bahwa pihak perusahaan pemilik kapal akan memberikan tebusan kepada para penyandera.

"Ya, kemarin sudah saya beritahu. Kira-kira seperti itu (perusahaan mau bayar tebusan). Kita lihat dalam hari-hari ini akan mendapat perkembangan apa," ujar Luhut di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Selasa (5/4/2016). 

Dia menyadari, semakin sedikit waktu bagi pemerintah untuk membebaskan para sandera. Pasalnya, para penyandera memberi batas waktu kepada pemerintah untuk menebus 10 WNI itu dengan uang senilai 50 juta peso Filipina atau sekitar Rp14,3 miliar. 

Pensiunan jenderal TNI tersebut menagaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Dia melihat bahwa strategi yang dilakukan saat ini merupakan strategi yang terbaik.

Kabar mengenai pembajakan tersebut muncul setelah pada 26 Maret lalu, pihak pemilik kapal menerima telepon dari kelompok Abu Sayyaf. Kelompok bersenjata itu memberi kabar, bahwa mereka telah menawan dua kapal yakni Brahma 12 dan Anand 12.

Milisi menyandera 10 WNI yang merupakan anak buah kapal tersebut. Kelompok yang menuntut kemerdekaan wilayah Filipina Selatan dari otoritas Manila itu memberi tenggat waktu kepada pemerintah hingga 8 April 2016.

Pemerintah selain menyiapkan jalur diplomasi, juga sudah menerjunkan pasukan gabungan di perbatasan Indonesia dan Filipina. 

Terkait perburuan Kelompok Santoso, Luhut menjelaskan, pemerintah melalui TNI dan Polri terus mempersempit ruang gerak terduga gerombolan teroris tersebut. Pengejaran terhadap terduga teroris nomor wahid itu terus dilakukan. 

Meski demikian, mantan prajurit pasukan khusus TNI Angkatan Darat itu memastikan pengejaran terhadap gerombolan Santoso tidak mudah, terutama penerapan strategi perang gerilya yang diterapkan  para militan radikal tersebut. 

"Mengejar gerilyawan itu tidak mudah. Di mana-mana di seluruh dunia susah," tandasnya.

 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper