Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

JK: RI Perlu Selaraskan Aturan Soal Transportasi Berbasis Aplikasi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu adanya penyelarasan aturan seiring dengan adanya perkembangan teknologi khususnya menyangkut transportasi berbasis aplikasi.
Lukas Hendra TM
Lukas Hendra TM - Bisnis.com 22 Maret 2016  |  14:09 WIB
Demonstrasi sopir taksi konvensional di Jalan Sudirman, Jakarta.  -  Bisnis/Rahayuningsih
Demonstrasi sopir taksi konvensional di Jalan Sudirman, Jakarta. - Bisnis/Rahayuningsih

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlu adanya penyelarasan aturan seiring dengan adanya perkembangan teknologi khususnya menyangkut transportasi berbasis aplikasi.

Jusuf Kalla mengatakan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung. Dia mengungkapkan seiring dengan perkembangan zaman maka sistem transportasi juga turut berubah.

Dia mencontohkan untuk moda transportasi taksi misalnya, dulu berupa taksi pangkalan, lalu taksi jam-jaman dan kemudian taksi panggilan melalui telepon. Namun, sekarang juga ada yang menggunakan aplikasi online.

Menurutnya, kehadiran taksi di sejumlah daerah juga tak jarang menghadapi persoalan oleh armada transportasi yang lain. Oleh karena itu, dia mengungkapkan jika teknologi tidak bisa ditantang, tetapi memerlukan pengaturan yang jelas.

“Tinggal bagaimana menyesuaikan aturan, atau aturannya diubah. Pasti ada perubahan, semua perubahan harus kita jalani,” katanya saat membuka Rapat Kerja Pemerintah dengan Para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Selasa (22/3/2016).

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menilai agar taksi berbasis aplikasi mengikuti aturan yang sudah berlaku saat ini sehingga terdaftar sebagai angkutan umum.

Dia mengungkapkan pendaftaran tersebut ditujukan untuk keselamatan penumpang. Selain itu, taksi berbasis aplikasi juga harus lulus uji KIR dan sudah ada standar untuk keselamatan.

Menurutnya, taksi berbasis aplikasi juga harus berbentuk badan usaha atau koperasi sehingga bisa terdata dengan jelas pendapatannya agar bisa membayar pajak sesuai ketentuan sehingga sama dengan perusahaan taksi lain. “Tidak ada [perubahan aturan]. Nggak ada aturan baru wong peraturan transportasi dari dulu juga begitu,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Ruadiantara mengungkapkan angkutan plat hitam di DKI Jakarta yang tadinya bekerja sama dengan aplikasi online sudah bentuk koperasi.

“Izin koperasinya sudah dikeluarkan Menteri Koperasi minggu lalu, berdasarkan surat itu sedang mendaftarkan ke PTSP DKI, saya juga sudah membicarakan dengan Pak Gubernur DKI,” katanya.

Nantinya, lanjutnya, koperasi tersebut yang akan mewadahi transportasi yang plat hitam. “Saya bukan regulator bidang transportasi, tentunya detailnya bisa ke dinas perhubungan.”


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kontroversi Taksi Aplikasi
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top