Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Presiden Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanganan Kepabeanan

Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membahas cara menghentikan dugaan bocornya pemasukan negara melalui kepabeanan dengan para menteri terkait.
 Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membahas cara menghentikan dugaan bocornya pemasukan negara melalui kepabeanan dengan para menteri terkait./Bisnis
Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membahas cara menghentikan dugaan bocornya pemasukan negara melalui kepabeanan dengan para menteri terkait./Bisnis
Bisnis.com, JAKARTA -Presiden Joko Widodo diminta untuk segera membahas cara menghentikan dugaan bocornya pemasukan negara melalui kepabeanan dengan para menteri terkait.
 
Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan mengatakan bocornya penerimaan negara tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas impor barang ilegal. Untuk itu dia meminta Presiden Jokowi memanggil Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan bersama seluruh jajarannya untuk mengambil tindakan yang tepat.
 
Tanggapan itu disampaikannya menanggapi dugaan masuknya ribuan ton daging sapi ilegal dari India ke Indonesia. Menurut Trimedya, semua juga paham bahwa soal impor komoditas seperti daging dikuasai oleh mafia. Mafia impor itu terus bertahan karena melibatkan kekuatan penting di republik, dan selama ini tak pernah tuntas pengungkapan hingga ke akarnya.
 
"Untuk itu, sebaiknya presiden segera memanggil Menkeu bersama jajarannya seperti Dirjen Bea Cukai. Kemudian Kapolri, BIN, Menkopolhukan dan KPK untuk menuntaskan kasus ini, ujarnya di Gedung DPR, Kamis (10/3/2016.
 
Menurutnya, gerakan yang dipimpin Presiden menuntaskan mafia impor itu, seharusnya tak seperti pemadam kebakaran. Artinya, gerakannya harus mampu membersihkan sampai ke akarnya."Bukan hanya impor daging, tapi juga yang lain. Ini ada sindikat dan mafia. Harus dibongkar, ujarnya.
 
Soal impor daging ilegal dari India itu pertama kali diungkap oleh anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Politisi Golkar itu meminta KPK untuk ikut terjun mengawasi proses impor tersebut.
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper