Bisnis.com, BEIJING - China akan meningkatkan belanja militer sebesar 7,6% tahun ini menjadi 954,35 miliar yuan (US$146,67 miliar), demikian pengumuman pemerintah pada Sabtu (5/3/2016).
Tahun lalu, anggaran pertahanan dianggarkan naik 10,1% menjadi 886,90 miliar yuan.
Pada hari Jumat (4/3/2016), juru bicara parlemen China mengatakan kenaikan pada 2016 akan menjadi sekitar 7% --8%. (US$1 = 6,5066 yuan renminbi Cina)
ini pelambatan pertumbuhan. Perlambatan tersebut merupakan yang terendah sejak 2010, saat anggaran militer China hanya naik 7,5%.
Pada tahun lalu, belanja militer negara tersebut naik 10,1% menjadi 886,9 miliar yuan atau sekitar Rp1.778 triliun--angka yang hanya seperempat dari total anggaran untuk departemen yang sama di Amerika Serikat.
Pemimpin China sering menyatakan bahwa tingginya belanja modernisasi militer seimbang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun pertumbuhan ekonomi China tahun lalu mencapai titik terendah selama 25 tahun terakhir dengan prosentase 6,9 persen.
"Alasan yang sederhana dari perlambatan ini adalah bahwa pertumbuhan dua digit selalu sulit untuk terus menerus dipertahankan," kata Bonji Obara dari lembaga penelitian Tokyo Foundation.
"Namun ada alasan lain. Upaya anti korupsi China membuat pengeluaran negara menjadi lebih efisien sehingga angkanya semakin kecil," kata dia.
Fu sendiri mengatakan bahwa keputusan anggaran belanja militer selalu didasarkan pada kebutuhan pertahanan, kondisi perekonomian, dan capaian pendapatan negara.
Berita mengenai anggaran pertahanan Tiongkok selalu diikuti oleh negara-negara lain mengingat jumlahnya yang sangat besar. Beberapa negara mengkritik Beijing karena kurang transparan soal belanja militernya.
"China harus transparan dan menjelaskan belanja militernya kepada komunias internasional. Ini merupakan hal penting agar China tidak mengganggu keseimbangan regional dan untuk memastikan bahwa negara tersebut berkontribusi pada stabilitas internasional," kata Menteri Pertahanan Jepang Gen Nakatani di Tokyo sesaat menjelang pengumuman dari Fu.
Besarnya anggara militer Beijing juga menjadi perhatian internasional mengingat sikap negara tersebut yang semakin agresif dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dan Timur.
Sementara itu Presiden China Xi Jinping berencana untuk memoderinasi Tentara Pembebasan Rakyat, memotong jumlah tentara sampai 300.000, dan mereformasi struktur komando yang dipandang hanya sesuai pada jaman Perang Dingin.
Meski demikian, rencana reformasi itu mendapat tentangan dari para tentara yang khawatir akan dipecat.
Beijing saat ini juga mendapat tekanan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mempertahankan klaim wilayah di Laut China Selatan di tengah keterlibatan Amerika Serikat yang membela pihak lain dan menentang proyek reklamasi China.
