Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Revisi UU Komisi Yudisial Diusulkan Masuk Prioritas Prolegnas

Komisi Yudisial mengusulkan agar revisi Undang-Undang Komisi Yudisial bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Lukas Hendra TM
Lukas Hendra TM - Bisnis.com 04 Maret 2016  |  12:54 WIB
Revisi UU Komisi Yudisial Diusulkan Masuk Prioritas Prolegnas
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari - Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Yudisial mengusulkan agar revisi Undang-Undang Komisi Yudisial bisa dimasukkan dalam program legislasi nasional (prolegnas).

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul ‎Fitriciada Azhari mengatakan berdasarkan UU KY, maka lembaga ini didukung oleh satu sekjen yang memegang tugas atau memiliki kewenangan di bidang administrasi sekaligus di bidang teknik operasional.

Dia menilai secara kelembagaan managerial, fungsi yang rangkap seperti itu akan memberatkan KY. Dia mencontohkan misalnya di Mahkamah Agung (MA) ada sekretariat yang khusus menangani administrasi. Sementara itu ada panitera atau kepaniteraan yang mengurus teknik operasional di MA.

"Kami harapkan ke depan ada kebijakan baik itu dalam bentuk regulasi maupun dalam bentuk legislasi terutama terkait dengan RUU perubahan kedua UU KY agar fungsi kesekretariatan ini khusus untuk administrasi," katanya di Kantor Presiden, Jumat (4/3/2016).

Dia menambahkan pihaknya juga berharap agar Presiden RI Joko Widodo memberikan dukungan melalui Menteri Hukum dan HAM untuk mendorong pembentukan dua jabatan deputi yang menngani masalah teknis operasional sesuai dengan 2 tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945 yaitu deputi bidang rekrutmen hakim dan deputi bidang pencegahan dan pengawasan hakim.

"Kita harapkan itu masuk prolegnas. Sudah masuk prolegnas tapi kita harapkan bisa dijadikan prioritas pada 2017," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

komisi yudisial
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top