Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kegaduhan Kabinet: Ketua DPR Minta Para Menteri Kompak

Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyesalkan terjadinya kegaduhan antara dua menteri di Kabinet Kerja, terkait beda pendapat mengenai Blok Marsela, karena dapat mengganggu iklim kekompakan jalannya pemerintahan.
Ilustrasi
Ilustrasi

Kabar24.com, JAKARTA - Kegaduhan antarmenteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK dinilai dapat mengganggu jalannya pemerintahan. 

Ketua DPR RI Ade Komaruddin menyesalkan terjadinya kegaduhan antara dua menteri di Kabinet Kerja, terkait beda pendapat mengenai Blok Marsela, karena dapat mengganggu iklim kekompakan jalannya pemerintahan.

"Kegaduhan antarmenteri itu seharusnya tidak terjadi, karena kunci kesuksesan dari program pemerintah adalah kekompakan," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dia mengatakan saat ini banyak program yang harus dijalankan pemeritahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sehingga diperlukan kekompakan semua perangkat di dalamnya.

Menurut dia, apabila semua pembantu Presiden kompak dan bersatu maka segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik.

"Kalau tidak kompak maka segala sesuatu tidak bisa selesai dengan baik, terutama program yang sedang dijalankan pemerintah membutuhkan kekompakan," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai apabila semua kebijakan telah diputus dalam keputusan bersama di dalam kabinet maka di luar tidak boleh berbeda. Karena itu dirinya menyayangkan adanya kegaduhan antara dua menteri di dalam kabinet.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kegaduhan antarmenteri di dalam Kabinet Kerja bukan pertama kali terjadi dan kemungkinan bisa terulang kembali.

Dia mengatakan peristiwa itu disebabkan persoalan kepemimpinan, yaitu bagaimana melakukan suatu manajemen terhadap kabinet dengan mekanisme yang dibuat dan disepakati.

"Mereka punya mekanisme untuk melakukan rapat kabinet. Di dalam rapat itu kemudian diputuskan garis kebijakannya untuk dilakukan para menteri," katanya.

Menurut dia, terkait satu kebijakan seharusnya pemerintah satu suara dan apabila ada perbedaan pendapat seharusnya tidak diungkap ke publik.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper