Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

REVISI UU KPK: Harus Berdasarkan Penelitian, Jangan Hanya Asumsi

Krimonolog UI, Bambang Widodo Umar menganggap, revisi Undang-Undang KPK harus berdasarkan penelitian.nn
Petisi Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK/change.org
Petisi Jangan Bunuh KPK, Hentikan Revisi UU KPK/change.org

Kabar24.com, JAKARTA - Krimonolog UI, Bambang Widodo Umar menganggap, revisi Undang-Undang KPK harus berdasarkan penelitian.

Dia menilai, selama upaya revisi tersebut didasarkan asumsi bukan hasil penelitian yang komprehensif. "Harus didasarkan penelitian, bukan asumsi," ujar dia saat bertandang ke kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Bambang menjelaskan, selama ini belum ada penelitian terkait rencana revisi tersebut. Menurutnya, kalaupun ada, hasil penelitian tersebut belum menunjukkan kelemahan dari UU KPK saat ini.

"Kalau memang ada baru bisa dilakukan revisi. Sekarang belum ada yang menunjukkan kelemahan dari pasal-pasal dalam UU KPK tersebut," terang dia.

Guru Besar Sosiologi Hukum ini juga menegaskan kedatangannya ke Kantor KPK bukan dalam posisi mendukung dan tidak. Melainkan, mendesak agar UU KPK yang sudah ada saat ini dipertahankan.

Sebagai wujud kepedulian mereka, dia bersama guru besar dari sejumlah perguruan tinggi menyerahkan pensil raksasa. Pensil ini menegaskan tentang pentingnya melakukan kajian akademis sebelum merevisi UU KPK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper