Kabar24.com, JAKARTA—Sebanyak 14 kepala atau bendesa adat dari Bali mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), untuk menyampaikan sejumlah fakta terkait penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa.
Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, mengatakan penolakan yang disampaikan oleh bendesa adat di Bali seharusnya menjadi acuan dalam proses perizinan reklamasi Teluk Benoa. Pasalnya, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutahan masih memproses analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari proyek tersebut.
“Jika sebagian besar bendesa adat, dan masyarakat adat sudah menyatakan penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa ini, maka Amdal menjadi tidak layak untuk dilanjutkan,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/2).
Dalam kunjungannya ke KSP, 14 bendesa adat dari Bali tersebut ditemui oleh Deputi II KSP Yanuar Nugroho, dan Staf Khusus Kepala Staf Presiden Noer Fauzi Rachman. Para bendesa adat menyampaikan reklamasi Teluk Benoa akan menghancurkan nilai adat dan keagamaan masyarakat Bali.
Setidaknya ada 70 Pura di sekitar Teluk Benoa yang akan dikeruk oleh proyek reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi itu juga akan menyebabkan banjir dan abrasi di sejumlah wilayah yang ada di sekitarnya.
Selain itu, investor yang ingin mereklamasi Teluk Benoa juga telah membuat konflik horizontal antar-masyarakat. Pasalnya, selama ini investor tidak pernah menggandeng bendesa adat untuk menyampaikan rencana pengembangan Teluk Benoa.
KSP sendiri berjanji akan menurunkan tim ke lapangan untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap, dan berkonsultasi langsung dengan para bendesa adat, serta masyarakat adat di Bali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
