Kabar24.com, JAKARTA − Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terkait hal itu Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai usaha tersebut jelas ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya kira ketika mereka ngotot melawan aspirasi publik , pada saat yang sama kelihatan apa motivasi DPR sesungguhnya,” kata Lucius.
Menurut Lucius, revisi ini akan menjadi usaha DPR untuk berlindung dari teror pemberantasan KPK terhadap para anggota dewan. “Dengan revisi ini DPR punya ruang cukup leluasa untuk menentukan nasib KPK.”
Lucius menambahkan dengan revisi UU KPK ini, DPR gagal menunjukkan kepada publik bahwa revisi bertujuan menguatkan proses pemberantasas korupsi.
DPR malah membuktikan kecurigaan publik selama ini. Sebab apapun alasanya, publik dapat menilai dengan jelas bahwa poin-poin yang telah disepakati di dalam revisi adalah usaha melemahkan, bukan memperkuat.
Sebelumnya pada rapat pleno Badan Legislasi yang digelar Rabu (10/2/2016) kemarin, 9 dari 10 fraksi menyetujui UU KPK perlu direvisi. Hanya Partai Gerindra yang menolak kesepakatan tersebut.
