Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KUOTA HAJI 2016: Jatah Indonesia Masih Dipotong 20%

Pemerintah memprediksi kuota jemaah haji asal Indonesia pada 2016 akan tetap 168.800 orang, karena masih ada pemangkasan hingga 20% dari total kuota normal.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 03 Februari 2016  |  18:00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah memprediksi kuota jemaah haji asal Indonesia pada 2016 akan tetap 168.800 orang, karena masih ada pemangkasan hingga 20% dari total kuota normal.

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, mengatakan Pemerintah Saudi Arabia masih akan memangkas 20% dari total kuota haji seluruh dunia seperti tahun lalu. Dengan begitu, kuota jemaah haji asal Indonesia akan tetap sebanyak 168.800 orang. “Nampaknya kuota tidak akan berbeda jauh dengan tahun lalu, karena masih diberlakukan pengurangan 20% dari kuota normal. Artinya seperti tahun lalu, tahun ini Indonesia akan menerima kuota 168.800 orang,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip dalam laman Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (3/2).

Lukman menuturkan Pemerintah Indonesia akan kembali memperjuangkan penambahan kuota haji sebanyak 10.000 orang kepada Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, Raja Salman sebelumnya telah menjanjikan penambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 orang saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, pemerintah akan menagih komitmen yang telah disampaikan Raja Salman, sehingga menjadi keputusan resmi Pemerintah Arab Saudi.

Rencananya, Menteri Lukman akan bertolak ke Arab Saudi pada 6 Maret 2016, untuk menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus memastikan jumlah kota jemaah haji asal Indonesia. Seperti diketahui, kebijakan untuk memangkas kuota jemaah haji sebanyak 20% sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu.

Awalnya, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 211.000 orang, tetapi dipangkas menjadi 168.800 sejak 2013. Dalam kesempatan itu, Lukman juga memastikan komitmen pemerintah untuk tidak melepaskan penyelenggaraan haji kepada pihak swasta.

Pasalnya, penyelenggaraan haji menyangkut hajat hidup orang banyak. “Pemerintah sama sekali tidak memiliki pandangan seperti itu [swastanisasi haji]. Sampai saat ini pemerintah tetap menganggap bahwa haji itu adalah hajat hidup orang banyak,” ujarnya. Sebelumnya, muncul wacana swastanisasi haji dalam revisi UU Haji yang menjadi usulan DPR. Hal tersebut muncul dengan alasan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji di dalam negeri.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kuota haji
Editor : Mia Chitra Dinisari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top