Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MUKTAMAR ISLAH PPP: Penyatuan Kader Sulit Terealisasi

Muktamar islah yang dapat menyatukan seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan diperkirakan sulit terealisasi karena minimnya budaya penyelesaian masalah internal di partai politik itu.
Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz/Antara-Reno Esnir
Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz/Antara-Reno Esnir

Bisnis.com, MEDAN -  Mukatamar islah yang dapat menyatukan seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan diperkirakan sulit terealisasi karena minimnya budaya penyelesaian masalah internal di partai politik itu.

Pengamat politik dari Gugus Nusantara Irwansyah Hasibuan di Medan, Sabtu (30/1/2016), mengatakan sebenarnya rencana penyelenggaraan muktamar islah tersebut sangat bagus untuk menyelesaikan masalah internal yang terjadi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Apalagi umat Islam yang menjadi "pemegang saham utama" dalam PPP sangat menginginkan parpol berasaskan Islam tersebut, kembali menyatu untuk memperkuat barisan.

Namun, ada kultur negatif yang selama ini berkembang dalam PPP yakni mengabaikan prestasi atau kelebihan sesama kader parpol Islam tersebut. "Mereka punya budaya tidak mampu menyelesaikan masalah secara sendiri," ucapnya.

Kondisi itu menyebabkan parpol dengan lambang Ka'bah tersebut sering mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah internal tanpa peranan atau intervensi pihak luar yang memiliki pengaruh besar, di antaranya pemerintah.

Fenomena itu sudah berlangsung sejak masa orde baru, tetapi masalahnya baru dapat terselesaikan jika ada intervensi pemerintah.

"Niat islah itu sangat bagus, namun tidak ditopang tradisi yang baik. Mereka (PPP) punya tradisi 'kubu-kubuan' yang berkepanjangan. Harus ada intervensi pemerintah," tutur Irwansyah.

Menurut dia, masyarakat umum juga belum mengetahui secara pasti tentang mekanisme penyelesaian masalah internal yang diberlakukan dalam PPP.

Di Partai Golkar, mekanisme itu ada yakni melalui rapimnas dan mahkamah partai yang dapat menentukan panitia munaslub.

"Di PPP kita belum dengar seperti apa mekanismenya," ujar pengamat politik yang pernah menjadi tim ahli di Kementerian Lingkungan Hidup pada masa kepemimpinan Sonny Keraf tersebut.

Meski demikian, wacana muktamar islah tersebut merupakan momentum dan kesempatan bagi PPP untuk menyelesaikan masalah dan bangkit kembali untuk menjalankan fungsinya sebagai parpol yang berasaskan Islam.

"Selama ini PPP 'nyungsep', ini momentum. Jangan asyik dengan diri sendiri, tataplah umat yang membutuhkan sarana untuk diperjuangkan," imbuh Irwansyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : ANTARA
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper