Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendata ratusan warga yang bergabung dengan organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Syafruddin mengatakan lebih 140 warga Riau bergabung dengan organisasi terlarang itu. Pihak Dinas Sosial masih mendata identitas ratusan orang itu.
"Tidak hanya orang dewasa, anak di bawah umur dari Riau juga banyak bergabung dengan Gafatar," ungkap Syafruddin, Jumat (29/1/2016).
Syafruddin mengungkapkan mereka akan dipulangkan melalui jalur darat. Saat ini, 13 orang sudah dipulangkan ke Pekanbaru.
Dinas Sosial mengalami kendala dalam menjemput sisa anggota lainnya. Banyak anggota takut berjumpa dengan keluarga dan takut tidak diterima masyarakat setempat. Namun, Dinas Sosial masih berupaya.
Syafruddin mengatakan mereka akan diinapkan di Rumah Persinggahan Trauma Center (RPTMC), sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing.
"Mereka akan dibina oleh rohaniyawan dan psikolog selama beberapa waktu," katanya.
Sebelumnya, salah satu cabang Gafatar di Riau yaitu Gafatar Dumai mengantongi izin dari pemerintah kota setempat. Izin ormas berlaku hingga 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai. Namun, menurut Syafruddin, organisasi itu tidak aktif.
Menanggapi Gafatar Dumai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah untuk membubarkan Gafatar di Dumai. Pemerintah juga diminta bekerja sama dengan pihak lain, seperti tokoh agama dan masyarakat.
"Jika ada kantor Gafatar, tutup saja. Jika ada aktifitas Gafatar, bubarkan saja," katanya saat berada di Pekanbaru.
