Kabar24.com, JAKARTA - Kandidat Ketua Umum Partai Golkar mulai bermunculan setelah Rapimnas memutuskan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa sebelum Ramadan 2016. Namun, ada syarat ketat yang harus dipenuhi para kadidat.
Wakil Ketua Umum Nurdin Halid dan Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) sudah menyatakan siap untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum. Kesanggupan dari keduanya muncul setelah rapimnas selesai.
Selain dua petinggi partai berlambang beringin itu, masih ada kandidat lain yang diunggulkan seperti Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, yaitu Aziz Syamsudin, Ketua DPR Ade Komarudin, dan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto.
Dari kubu Agung Laksono, ada beberapa kader yang diunggulkan, seperti Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Erlangga Hartanto. Tomy Soeharto dan Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan Titiek Soeharto pun ikut diunggulkan dalam bursa calon ketua umum.
Bahkan barisan muda Partai Golkar seperti Erwin Aksa yang dikenal dekat dengan Wapres Jusuf Kalla pun diprediksi bakal ikut meramaikan pencalonan Ketua Umum.
“Banyaknya kader yang diunggulkan itu membuktikan kesiapan partai dalam menghadapi munaslub nanti,” kata Adies Kadir, politisi Partai Golkar dari faksi Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Rabu (27/1/2016).
Namun demikian, dari sekian kader yang diunggulkan itu hanya Nurdin dan Idrus yang sudah menyatakan siap memimpin partai tertua yang masih eksis berdiri itu. “Semua masih penjajakan. Nanti juga akan mengerucut,” kata Adies.
Banyaknya kader yang diunggulkan itu sangat lazim di Partai Golkar. Tapi pasti, nanti hanya akan menyisakan dua hingga empat calon yang maju dalam Musyawarah Nasional yang melibatkan perwakilan dari DPD I dan DPD II.
Sesuai dengan sejarah Golkar, pemimpin partai harus memenuhi beberapa kriteria. Jusuf Kalla yang kini menjadi Ketua Tim Transisi Partai Golkar pernah mensyaratkan, ketua umum partai harus memenuhi tujuh kriteria.
Tujuh kriteria yang juga masuk dalam AD/RT partai adalah pernah menjadi pengurus DPP, DPD, atau organisasi pendiri Partai Golkar minimal satu tahun; aktif terus menerus menjadi anggota sekurang-kurangnya lima tahun; pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader; memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela; memiliki kapabilitas dan akseptabilitas; tidak pernah terlibat G30S PKI; serta bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam kegiatan partai.
Dihubungi secara terpisah, peneliti politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap kriteria calon ketua umum yang pernah diungkap Jusuf Kalla itu merupakan hal dasar yang harus dipunyai oleh setiap kandidat.
Pasalnya, selain memastikan organisasi berjalan dengan baik, ketua umum partai harus mampu membuat partai bisa diterima oleh masyarakat. “Citra partai itu penting untuk mendulang suara dari konstituen,” katanya.
Khusus dalam penyelesaian konflik Golkar yang hingga saat ini masih terbelah menjadi dua, Arya menyarankan agar tim transisi Partai Golkar menambah satu syarat lagi, yaitu tidak terafiliasi dengan kubu yang tengah berseteru. “Atau minimalnya saja. kandidat tidak condong ke Agung atau ke Ical.”
Pernyataan senada diungkap oleh Siti Zuhro, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. “Kandidat calon ketua umum harus terbebas dari belenggu masa lalu,” katanya saat dihubungi.
Golkar dengan ketua umum baru, tuturnya, harus mampu menciptakan nuansa baru dalam mewarnai kancah politik nasional. “Ada baiknya, ketua umum bertindak sebagai manajer partai yang bertugas menggerakkan partai.”
