Kabar24.com, JAKARTA — Panitia Pelaksana Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie meminta kubu Agung Laksono ikut merumuskan jadwal, waktu, dan tempat gelaran Munas Luar Biasa yang dipastikan mampu mengakhiri konflik dualisme kepengurusan.
Bambang Soesatyo, Ketua Organizing Committee Rapimnas Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, mengatakan tokoh senior Partai Golkar B.J. Habibie, Wapres Jusuf Kalla, dan Akbar Tanjung sudah bersedia memediasi agar munaslub bisa segera terwujud.
“Kubu Agung harusnya ikut duduk menentukan Steering Committee dan Organizing Committee munaslub,” kata Bambang, Minggu (24/1/2016).
Dalam munaslub nanti, jelasnya, masing-masing kubu bisa mengirim figur atau kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar.
Kubu Agung, harus ikut membuka peluang agar konflik dualisme Partai Golkar bisa segera selesai.
Jadi, lanjut Bambang, kalaupun kalah dalam pertarungan, kubu Agung tidak lantas menggugat atau pun membuat munaslub tandingan seperti yang dilakukan pada awal 2015 lalu.
“Munaslub mendatang harus digunakan untuk menyudahi konflik partai,” kata Bambang yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical.
Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung memang mendukung gelaran munaslub yang digagas kubu Ical.
Namun, syaratnya, kepanitiaan munaslub harus mewakili dua kubu yang berseteru.
Akbar meyakini, munaslub merupakan jalan terbaik untuk mengakihiri konflik Golkar.
Meski sudah mendapat tawaran dari kubu seberang, kubu Agung masih belum memberikan pernyataan resmi soal keikutsertaannya dalam munaslub yang akan digelar sebelum Ramadan 2016 tersebut.
Agun Gunandjar, salah satu Ketua Partai Golkar kubu Agung, menilai munaslub yang digagas kubu Ical tidak serta merta mengakhiri konflik partai.
Menurutnya, selain tidak sejalan dengan UU Partai Politik, munaslub yang sah harus diinisiasi oleh tim transisi Partai Golkar yang kini beranggotakan Mahkamah Partai dari kedua kubu, termasuk Jusuf Kalla.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang hadir dalam Rapimnas Golkar kubu Ical juga meminta kubu Agung ikut serta merencanakan munaslub itu.
“Saya imbau kubu Agung untuk bersatu lagi jika munaslub benar-benar terlaksana,” kata Yasonna didampingi Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Yasonna, munaslub itu merupakan jembatan bagi Partai Golkar yang hingga saat ini terbelah menjadi dua untuk mengadakan rekonsiliasi.
“Dalam munaslub itu, dua kubu bisa bicara yang terbaik sesuai dengan AD/RT partai.”
Soal penerbitan pengakuan negara terhadap Partai Golkar, Yasonna berjanji Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang sah akan segera diterbitkan setelah dua kubu menyelesaikan konfliknya.
“Proses keluarnya SK kepengurusan akan didasarkan pada AD/RT Partai Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya, Ical sendiri sudah menyatakan tidak akan maju lagi dalam munaslub yang antara lain akan memilih ketua umum yang baru.
Pernyataan Ical itu diungkap dalam pembukaan Rapimnas yang digelar di Jakarta Convention Center, Sabtu (23/1/2016).
