Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengundang Agung Laksono dan Aburizal Bakrie mendengarkan langkah penyelesaian dari konflik di internal Partai Golkar.
Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, mengatakan pemerintah berkepentingan terhadap penyelesaian konflik internal Partai Golkar. Pasalnya, konflik yang berkepanjangan di partai politik dapat mempengaruhi pemerintahan.
“Pemerintah berkeinginan agar persoalan di internal PPP dan Golkar dapat diselesaikan, dan pemerintah tidak ingin campur tangan,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/1/2016).
Pramono menuturkan pemerintah berharap partai politik yang bermasalah dapat menyelesaikan persoalannya melalui mekanisme baku yang diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).
Menurutnya, pemerintah selama ini sudah melaksanakan seluruh keputusan proses pengadilan, meskipun tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah tidak ingin campur tangan dalam proses yang terjadi di masing-masing partai politik.
“Apabila mereka memiliki mekanisme yang dibutuhkan di AD/ART. Apakah lewat Mahkamah Kehormatan Partai, atau Mahkamah Partai, atau apapun silakan saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pramono pun menyampaikan harapan pemerintah terkait islah di PPP. Pram menyebut proses rekonsiliasi di partai tersebut lebih terbuka dibandingkan dengan Golkar.
Tidak adanya campur tangan pemerintah dalam penyelesaian setiap konflik internal partai politik diharapkan menjadi pembelajaran yang membawa kepada proses pendewasaan.
