Riau Ajak Swasta Aktif Mencegah Karhutla

Pemprov Riau meminta agar lebih banyak lagi pihak yang mengikuti langkah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Sebab, Program Desa Bebas Api dinilai berhasil menekan kebakaran secara signifikan sekaligus menyentuh akar permasalahannya.
Asep Dadan Muhanda
Asep Dadan Muhanda - Bisnis.com 19 November 2015  |  10:05 WIB
Riau Ajak Swasta Aktif Mencegah Karhutla
Ketua PPM Universitas Riau Almasdi Syahza (kiri) berbincang dengan Presdir RAPP Tony Wenas (tengah) dan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman serta Direktur RAPP rudi Fajar saat penyerahan penghargaan Desa Bebas Api di Pekanbaru (18/11). - A.Dadan Muhanda

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemprov Riau meminta agar lebih banyak lagi pihak yang mengikuti langkah PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam melakukan pencegahan kebakaran lahan dan hutan. Sebab, Program Desa Bebas Api dinilai berhasil menekan kebakaran secara signifikan sekaligus menyentuh akar permasalahannya. 

Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rahman mengatakan, selama ini pihak yang memberikan bantuan terhadap pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan secara sukarela masih sangat sedikit, salah satunya adalah RAPP. Untuk itu, dia berharap agar semakin banyak pihak yang mengikuti langkah produsen pulp dan  kertas tersebut dalam pencegahan kebakaran. "Terimakasih RAPP. Kalau bisa jangan berkurang tapi ditambah lagi. Perusahaan swasta yang lain kita ajak terus," kata Plt gubernur tang akrab di panggil ini saat penyerahan penghargaan Desa Bebas Asap di Pekanbaru, Rabu (18/11). 

Dia menjelaskan Pemprov  Riau tidak akan berhenti dalam mengatasi masalah kebakaran. Pihaknya sudah menganggarkan dana cukup besar dalam anggaran 2015 bagi penanggulangan kebakaran. Pemrov Riau juga telah memiliki sejumlah insentif bagi masyarakat yang tidak membakar lahan, seperti pemberian bibit. Selain itu, penegakan hukum juga cukup optimal, tetapi masih ada kendala pada tenaga ahli kebakaran. 

President Direktur RAPP Tony Wenas mengatakan, sembilan desa peserta Desa Bebas Asap memperlihatkan penurunan kebakaran yang sangat signifikan. Tahun depan, RAPP menargetkan akan menggandakan peserta Desa Bebas Asap menjadi 18 desa dari 9 desa pada 2015. "Program insetif sangat penting bagi pencegahan kebakaran, karena masyarakat harus mendapatkan solusi yaitu bagaimana mereka tidak kehilangan mata pencahariannya, tetapi juga ada alternatif untuk membuka lahan," kata dia. 

Sejak 28 Juli-15 Oktober 2015, RAPP telah meluncurkan Program Desa Bebas Api. Pogram tersebut mampu menekan terjadinya kebakaran secara signifikan. Pada acara tersebut,  tiga desa, yaitu Kuala Panduk, Petodakan, dan Segamai berhak memperoleh reward Rp 100 juta untuk pembangunan infrastruktur desa karena mampu meniadakan kebakaran. Sedangkan tiga desa lainnya, yaitu Pelalawan, Kuala Tolam, dan Teluk Binjai, mendapat reward Rp 50 juta karena mampu menekan kebakaran hingga kurang dari 2 hektare (ha). Sedangkan empat desa lainnya, yaitu Sering, Teluk Meranti, dan Pulau Muda, tidak memperoleh reward karena di wilayahnya terjadi kebakaran lebih dari 2 ha. "Bagi saya pribadi, seluruh desa adalah pemenang karena telah berusaha maksimal menjaga daerahnya dengan optimal," kata Tony. 

Dia menyatakan, RAPP telah memperpanjang Program Desa Bebas Asap hingga April 2016 karena el nino diramalkan akan berlangsung lebih lama. Pihaknya tetap menyediakan bantuan untuk pembukaan lahan dan mensiagakan tim pemadam kebakaran yang eranggotakan 600 orang. " Saya ankat topi untuk tim pemadam kebakaran yang selalu siap sedia," kata dia. 

Tony berharap, Desa Bebas Asap dapat berkontribusi dalam menekan kebakaran lahan dan hutan. Program yang saat ini dilaksanakan secara lokal tersebut juga diharapkan dapat diperluas atau diadopsi di daerah-daerah lain di Indonesia dalam upaya pencegahan kebakaran. " Semoga program ini dapat diperluas secara nasional agar pencegahan kebakaran dapat lebih cepat," kata dia. 

Menurut Bupati Pelalawan HM Harris, daerah gambut di Pelalawan cukup banyak. Untuk mencegah kebakaran yang perlu dilakukan adalah sosialisasi. Selain itu, kebakaran lahan masih saja terjadi karena belum ada sanksi tegas dari penegak hukum. "Nantinya, penegak hukum perlu memberikan tindakan kepada pembakar lahan," ujar Harris, 

Dia menambahkan, di Pelalawan juga terdapat daerah rawa yang membutuhkan upaya berbeda dalam pemadaman kebakaran. Pemadaman di darat juga tetap menghadapi kendala karena umumnya daerah yang terbakar jauh kantung-kantung air. Dia berharap, Pemrov Riau menganggarkan dana penanggulangan mebakaran lahan dan hutan bagi setiap kabupaten. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rapp

Editor : Asep Dadan Muhanda

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup