Bisnis.com, ANKARA -- Turki membatalkan perjanjian senilai 3,4 miliar dolar dengan China untuk membangun tata pertahanan peluru kendali jarak jauh, yang membuat khawatir sekutu NATO Ankara, kata kementerian pertahanan pada Selasa (17/11/2015).
Turki, yang memilih Perusahaan Ekspor Impor Mesin Presisi China untuk melangsungkan perjanjian, memutuskan memusatkan pembangunan tata pertahanan tersebut dengan sumber daya dalam negeri, kata kementerian itu.
Pejabat dari Perwakilan Menteri Industri Pertahanan Turki, yang berunding dengan pihak China, pada Juli mengatakan bahwa yang menjadi penghalang besar adalah keengganan China melakukan pertukaran teknologi, yang dapat memberikan Turki pengetahuan menggunakan pranata buatannya dan menirunya pada suatu saat.
"Komite (industri pertahanan) memutuskan membatalkan proyek tersebut dan memusatkan perhatian untuk menciptakan tata pertahanan peluru kendali jarak jauh dengan sumber daya dalam negeri," kata kementerian itu.
Di Beijing, juru bicara Menteri Luar Negeri China Hong Lei mengatakan bahwa dirinya menerima laporan tersebut. Dia mengatakan bahwa isu terkait akan ditangani oleh departemen dan perusahaan yang terkait milik kedua belah pihak melalui konsultasi pada Rabu.
Turki telah diberi pesan-pesan apakah mereka berencana untuk menggabungkan sistem buatan China dengan infrastruktur NATO atau tidak, dan Amerika Serikat beserta sekutu Eropanya menginginkan Turki untuk menggunakan sistem yang sesuai dengan sistem pertahanan udara NATO.
Selama penawaran tersebut berlangsung, Firma Amerika Serikat Raytheon memberikan penawaran dalam bentuk sistem pertahanan misil Patriot. Kelompok Franco-Italia Eurosam, yang dimiliki oleh pembuat misil Eropa multinasional MBDA dan Thales milik Prancis juga ikut menawarkan teknologinya.
Turki Batalkan Perjanjian Senilai US$3 Miliar dengan China
Turki membatalkan perjanjian senilai US$3,4 miliar dengan China untuk membangun tata pertahanan peluru kendali jarak jauh, yang membuat khawatir sekutu NATO Ankara, kata kementerian pertahanan pada Selasa (17/11/2015).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
23 menit yang lalu
Usai Kabar Hasto jadi Tersangka KPK, PDIP: Politisasi Hukum Makin Kuat!
41 menit yang lalu
Hasto Dikabarkan jadi Tersangka KPK, PDIP Buka Suara
55 menit yang lalu