Bisnis.com, JAKARTA – Lebanon memberlakukan kebijakan keuangan baru untuk menjaga situasi politik negara itu tetap terjaga, salah satunya mengenai kebijakan pencucian uang.
Kebijakan itu diberlakukan pada hari yang sama dengan terjadinya aksi terorisme dengan meledaknya dua bom di kawasan permukimam selatan ibukota Lebanon, Beirut. Sampai saat ini, sedikitnya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang cedera dalam serangan bom bunuh diri itu.
Ali Hassan Khalil, Menteri Keuangan Lebanon mengatakan negerinya berisiko kehilangan pinjaman jutaan dolar AS dari Bank Dunia sehingga kebijakan itu harus diteken pada tahun ini.
“Ini membuktikan bahwa Lebanon memiliki komitmen sesuai standar internasional terutama yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan serta melawan terorisme,” katanya, seperti dikutip Reuters (14/11).
Parlemen Lebanon mengadakan sesi legislatif setelah adanya tekanan dari badan internasional dan Bank Sentral pada Kamis (12/11). Mereka mengizinkan Lebanon meminjam lebih banyak mata uang asing dan melepaskan sekitar US$3 miliar dana tambahan untuk menutupi pengeluaran pada tahun 2016.
Pada Jumat (13/11), Parlemen menyetujui kebijakan baru untuk menyelesaikan masalah trans-perbatasan, kerjasama untuk memerangi penggelapan pajak serta langkah konkret untuk menghentikan sumber daya yang digunakan untuk terorisme.
Adapun, Lebanon telah menampung jutaan pengungsi pasca perang Suriah sepanjang tahun ini. Selain itu, politik di negara itu telah lama bersitegang dengan adanya persaingan antara kekuatan regional yang memiliki pengaruh yang menentukan faksi saingan Lebanon.
Saat ini, Lebanon merupakan salah satu negara yang paling banyak berutang, dengan rasio utang keseluruhan terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 140%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
