Hindari Konflik, Dialog Informal Antar-Agama Perlu Didorong di Perdesaan

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Agama perlu mendorong upaya dialog informal di kalangan masyarakat di perdesaan untuk menghindari potensi konflik antarkelompok agama, kata sosiolog Universitas Gadjah Mada, Najib Azca.

"Potensi konflik di akar rumput masyarakat belakangan ini memiliki kecenderungan dipicu propaganda kebencian antarkelompok agama," kata Najib di Yogyakarta, Rabu (11/11/2015).

Potensi konflik antarkelompok atau aliran agama, dinilainya masih menjadi tren paling dominan selain potensi konflik yang dipicu beberapa faktor lainya.

"Misalnya, suatu kondisi yang mempertentangkan antara sunni dan syiah di beberapa daerah," ucapnya.

Ia menilai, konflik antaragama atau antarkelompok agama yang selama ini terjadi tidak sepenuhnya murni dipicu oleh persoalan agama. Kepentingan politik, serta ekonomi, menurut dia, tidak jarang menjadi penyebab konflik yang mengatasnamakan agama.

Sementara itu, menurut dia, forum- forum dialog pemerintah yang selalu terselenggara secara formal dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama selama ini belum efektif membendung penyebaran kebencian antarkeompok agama.

"Dialog lebih efektif jika dilakukan secara informal dan lebih intim, dibanding dialog yang bersifat seremonial saja," ujarnya.

Dialog itu, kata Najib, dapat dilakukan dengan mendatangi langsung komunitas-komunitas kemasyarakatan yang ada di pedesaan.

Tanpa dialog yang terselenggara secara intensif dan lebih menyentuh komunitas-komunitas masyarakat, menurut Najib, perbedaan faham keagamaan akan terus berulang menjadi pemicu konflik horizontal di daerah.

"Pemerintah juga secara aktif dapat melibatkan ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)," tutur Najib.

Selain konflik yang dipicu oleh perbedaan faham keagamaan, faktor lain yang masih memicu konflik yakni persoalan perebutan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di daerah. Hal itu, menurut dia, berpotensi terjadi seiring terus meningkatnya arus migrasi antardaerah.

"Sehingga perlu ada jaminan peraturan yang dirasa adil, baik bagi warga pendatang (migran) dengan penduduk asli," pungkas Najib.