Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mencari format rekonsiliasi yang sesuai dengan budaya Indonesia, untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan pemerintah sedang mencari format yang tepat untuk proses rekonsiliasi. Pasalnya, saat ini sebagian pihak yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat sudah meninggal dunia.
“Kalau proses hukum orangnya, sudah banyak yang meninggal. Mau diapakan lagi? Jadi kami melihat masa depan keluarganya,jangan sampai dihukum karena peristiwa masa lalu,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Luhut menuturkan pemerintah mempelajari proses rekonsiliasi dalam kasus apartheid di Afrika Selatan. Pemerintah juga akan berupaya mencari kebenaran yang terjadi di masa lalu, untuk menuntaskan persoalan pelanggaran HAM yang berat.
Menurutnya, pemerintah juga akan melibatkan semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk mencari format rekonsiliasi yang tepat.
Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, sebelumnya mengatakan pihaknya meminta pemerintah mengkaji kembali proses rekonsiliasi untuk kasus pelanggaran HAM berat, karena Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti temuan Komnas HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
