Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan implementasi program pembangunan berkelanjutan membutuhkan pastisipasi masyarakat sipil melalui perwakilan organisasi.
Hal itu disampaikan Kalla saat pertemuan dengan 10 wakil organisasi masyarakat sipil atau civil society organization (CSO) dari Indonesia, di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York.
“Goal 17 mengamanatkan partnership dengan organisasi masyarakat sipil. Tidak perlu ada saling curiga,” ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers hasil pertemuan yang berlangsung Sabtu (26/9/2015).
Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menyampaikan, sustainable Development Goals (SDGs) adalah versi global rencana pembangunan jangka menengah (RPJM).
Jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran tersebut, maka akan mempercepat pencapaian program pembangunan yang tercantum dalam RPJM.
Hanya saja, berbeda dengan program pembangunan milenium atau millenium development goals (MDGs) 2000-2015 ini, pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil. Tak hanya saat membuat laporan, tapi juga menyusun konsep indikator, dan implementasi.
Selain Sugeng, hadir dalam pertemuan itu antara lain, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika, perwakilan Migrant Care Wahyu Susilo, Haris Azhar dari Kontras, Abetnego Tarigan sebagai Direktur Eksekutif Walhi, dan Darmawan dari Oxfam Indonesia.
