Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

SEKTOR KELAUTAN: Rantai Pasok 22 Perusahaan Pengalengan Tuna Tak Jelas

Sekitar 22 perusahaan pengalengan tuna di Indonesia dan Filipina ditemukan tak melakukan bisnisnya secara berkelanjutan dengan tidak adanya informasi tentang rantai pasokan.
Anugerah Perkasa
Anugerah Perkasa - Bisnis.com 23 September 2015  |  14:31 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekitar 22 perusahaan pengalengan tuna di Indonesia dan Filipina ditemukan tak melakukan bisnisnya secara berkelanjutan dengan tidak adanya informasi tentang rantai pasokan.

Hal itu ditemukan oleh Greenpeace Indonesia dan Greenpeace Filipina dalam laporan terbarunya pekan ini, berjudul Tuna Cannery Ranking Indonesia and Philippines. Sebagian besar dari 22 perusahaan itu belum memenuhi kriteria kunci yakni keterlacakan, keberlanjutan dan kesetaraan.

"Saat menelusuri praktik bisnis di perusahaan pengalengan tuna di kedua negara kami menemukan banyak dari merek-merek tuna besar ternyata tidak memiliki kendali dalam rantai pasokannya sendiri. Hingga akhirnya mereka tidak dapat menelusuri dengan akurat distribusi tuna dari kapal penangkap ikan ke pengalengan, hingga ke konsumen," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution, dalam keterangan pers yang dikutip Bisnis.com, Rabu (23/9/2015).

Menurutnya,  konsumen terbiasa menggantungkan pilihan berbelanja berdasar pada merek dan reputasi perusahaan, namun studi ini menunjukan merek-merek tepercaya ternyata tidak menjamin praktik perikanan yang legal dan berkelanjutan. Apalagi hampir tidak ada perusahaan yang memberikan informasi mengenai jenis tuna yang dikalengkan serta bagaimana cara penangkapannya.

Kunci dari keterlacakan adalah mengetahui di mana dan bagaimana tuna ditangkap.Kriteria keberlanjutan, perusahaan harus berkomitmen melalui kebijakan penggunaan sumber tuna yang bebas dari praktik perikanan ilegal, merusak, dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan  kesetaraan, adalah  mendesak perusahaan untuk mengetahui siapa yang menangkap tuna dan bagaimana mereka diperlakukan.

"Tidak terpenuhinya ketiga kriteria tersebut menjadikan konsumsi tuna sebagai proses yang tidak transparan dan sering dipenuhi dengan praktik penangkapan ikan dan ketenagakerjaan yang tidak bertanggung jawab, dan terkadang ilegal," kata Arifsyah.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ikan tuna
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top