Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Soal Korupsi, Kapolri Kumpulkan Seluruh Penyidik Bareskrim

Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengumpulkan seluruh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri beserta jajaran di Gedung Rupatama Mabes Polri guna memberikan arahan soal instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Senin (21/9/2015) malam.
Dika Irawan
Dika Irawan - Bisnis.com 22 September 2015  |  08:45 WIB
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komples Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komples Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7). - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Kabar24.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengumpulkan seluruh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri beserta jajaran di Gedung Rupatama Mabes Polri guna memberikan arahan soal instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Senin (21/9/2015) malam.

"Ya, penegak hukum harus profesional, ada arahan Presiden yang terakhir di Bogor diketahui dan dipedomani seluruh anggota. Ada yang waktu itu kebijakan jangan dipidanakan kalau tidak jelas-jelas mencuri uang negara, kira-kira gitu," kata Badrodin.

Badrodin mengungkapkan, bila kebijakan dari awal sudah terindikasi korupsi jelas-jelas mencuri uang negara, maka harus segera diproses hukum.

Menurutnya, hal tersebut bergantung dari niat si pengambil kebijakan untuk korupsi atau tidak.

Badrodin juga percaya penyidiknya dapat mengetahui batasan-batasan soal pidana kebijakan tersebut, sehingga tidak sembrono mempidanakan kepala daerah. Adapun kasus-kasus kepala daerah yang sudah disidik harus segera diselesaikan, kalau perlu diperkuat dengan penyidik di daerah.

Seperti diketahui Presiden meminta penegak hukum tidak mempidanakan kepala daerah soal pengelolaan anggaran. Hal itu dilakukan untuk mempercepat penyerapan anggaran yang selama ini terhitung rendah, sehingga diskresi kepala daerah tidak dapat dipidanakan.

Selain itu, pemerintah menyerukan kepada penegak hukum agar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan soal indikasi kerugian negara tak begitu saja dipidanakan. Penegak hukum mesti punya bukti kuat untuk mengusutnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kapolri
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top