Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk mempermudah birokrasi guna mendukung kegiatan olahraga Tanah Air.
Sesmenpora Alfitra Salamm mengatakan salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan yakni bantuan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kebaikan olahraga Indonesia.
Terlebih, Indonesia dihadapkan pada tiga ajang olahraga besar dalam 4 tahun ke depan. Ketiga ajang olahraga tersebut ialah Olimpiade di Brasil 2016, SEA Games 2017 dan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.
"Oleh karena itu saya ingin waktu ini benar-benar dimanfaatkan semaksimal mungkin," ucapnya, dikutip dari laman Kemepora, Rabu (16/9/2015).
Selain birokrasi, kordinasi dan sinkronisasi antara Pengurus Besar (PB)/Pengurus Pusat (PP) cabang Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), dan Satlak PRIMA juga dinilai penting.
Untuk menyatukan kordinasi tersebut, sambung Alfitra, dibutuhkan badan yang tugasnya menyusun standarisasi dan akreditasi dalam olahraga.
Saat ini, Kemenpora telah membentuk Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK) yang masih dalam proses pemilihan ketua.
"BSANK ini nantinya memiliki tugas untuk menyusun standarisasi dan akreditasi yang diharapkan bisa menyatukan persepsi antara PB,KOI, KONI dan PRIMA," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
