Kabar24.com, MALANG — Indonesia memerlukan kembali lembaga negara yang bertugas menguatkan wawasan kebangsaan guna menangkal gerakan transnasional radikal yang kian masif berkembang di masyarakat.
Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), mengatakan lembaga seperti Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang dibentuk saat Presiden Soeharto menjabat perlu diaktifkan kembali.
“Untuk menjawab adanya gerakan transnasional radikal, lembaga seperti itu harus dibentuk kembali. Dulunya, BP7 sangat aktif melakukan sosialisasi dan membangun karakter kebangsaan di seluruh pelosok Tanah Air untuk menangkal gerakan radikal,” kata Zul saat membuka seminar nasional bertajuk Strategi Menangkal Gerakan Transnasional Radikal Demi Integrasi Bangsa di Universitas Negeri Malang, Selasa (25/8/2015).
Menurutnya, pembentukan lembaga itu sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana strategis negara embangun karakter kebangsaan di tengah masifnya ancaman gerakan transnasional radikal tersebut.
Dengan demikian, papar Zul, pembentukan lembaga tersebut difungsikan untuk antara lain menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya gerakan transnasional radikal, mengidentifikasi indikator dan bentuk gerakan, serta meningkatkan kewaspadaan dengan membangun sistem peringatan dini guna menangkal gerakan tersebut.
Selain itu, tegasnya, pembentukan lembaga tersebut juga berfungsi memupuk kesatuan dan persatuan di tengah semakin majemuknya ideologi masyarakat.
“Tidak bisa dipungkiri, Indonesia sudah menjadi ajang konstelasi ideologi-ideologi dunia dan wilayah dakwah dari berbagai macam aliran agama yang sangat dinamis.”
Bahkan, lanjut Zul, gerakan transnasional radikal tersebut sudah mulai tumbuh di berbagai kalangan termasuk kalangan berpendidikan tinggi, pengusaha, maupun penyandang dana.
Pelaku gerakan tersebut juga terpantau aktif memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat kampanyenya.
Kendati demikian, paparnya, pembentukan lembaga yang bertugas menguatkan wawasan kebangsaan tersebut harus disesuaikan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan perkembangan zaman.
Empat Pilar Kebangsaan
Pembentukan lembaga itu, paparnya, juga sangat penting dalam membantu MPR mensosialisasikan wawasan kebangsaan melalui Empat Pilar Kebangsaan.
“Kalau anggota MPR saja yang mensosialisasikan wawasan kebangsaan, pasti enggak akan berhasil, dan belum tentu menyeluruh.”
Zul menambahkan, Empat Pilar Kebangsaan memang terbukti ampuh menangkal gerakan transnasional radikal yang berisiko ada ditengah masyarakat. “Namun harus ada tenaga lebih untuk menyosialisasikan hal itu.”
