Bisnis.com, SEMARANG - Kurangnya keseriusan pemerintah di sejumlah daerah di Jawa Tengah dinilai menjadi pemicu kurang efektifnya penyelenggaraan ketentuan prasarana, sarana dan utilitas umum.
Ketua DPD Realestate Indonesia (REI) Jateng M.R. Prijanto menuturkan hingga saat ini masih banyak pemerintah kota/kabupaten di wilayah tersebut yang belum siap menyelenggarakan ketentuan tersebut.
Bagi pengembangan hunian bersubsidi, dia menjelaskan selama ini sejumlah pemerintah daerah belum cukup responsif mendorong penyaluran subsidi prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) bagi pengembang.
Padahal, jelasnya, pemerintah pusat sudah berencana untuk menerapkan kembali bentuk stimulan tersebut untuk mendukung pengembangan program nasional satu juta rumah.
Menurutnya, pemerintah akan mengalokasikan bantuan dana PSU sebesar Rp7,2 juta/rumah bagi pengembangan hunian bersubsidi di atas lahan seluas 2 ha dengan jumlah unit mencapai 200 rumah.
“Minggu lalu Menteri PU-Pera akan kembali mendorong PSU kepada pengembang hunian bersubsidi. Ini akan diberikan saat rumah terbangun,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (6/7).
Prijanto menuturkan dalam prosesnya pengembang hunian bersubdisi akan mengajukan permohonan bantuan PSU kepada pemerintah daerah setelah menyelesaikan pembangunan. Perohonan tersebut seharusnya diajukan kepada pemerintah pusat yang akan mengalokasikan subsidi.
Namun, sambungnya, dalam kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang tidak merespon dengan baik permohonan tersebut. Kondisi itu dinilai memberatkan pengembang untuk kembali mengembangkan hunian bersubsidi.
Apalagi, lanjut Prijanto, ketentuan baru yang diberikan untuk mendukung program sejuta rumah, seperti potongan 95% untuk biaya IMB rumah bersubsidi, juga tidak berjalan di daerah.
“Kenyataan, banyak yang belum siap. Harapannya, bantuan PSU dan berbagai aturan baru lain mendukung program satu juta rumah. Kebanyakan belum mau mendukung,” ungkapnya.
Di sisi lain, Prijanto menuturkan masih banyak pemerintah daerah juga belum siap terkait proses penyerahan PSU. PSU yang nantinya telah dibangun oleh pengembang, jelasnya, seharusnya dapat diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten.
Namun, sambungnya, proses penyerahan tersebut masih bayak belum terealisasi. Di samping itu, pemerintah daerah dnilai belum dapat mengelola PSU yang telah diserahkan pengembang.
“Pemda perlu menyiapkan aparat atau tim buat penyerahan. Pemkab/pemkot juga perlu meyiapkan pembiyaan tambahan bagi pengelolaan jalan, listrik, perbaikan setelah PSU diserahkan,” ujarnya.
