Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku belum ada pembicaraan perihal perombakan Kabinet Kerja dengan pemangku pemerintah meski diisukan bakal mendapat jatah menteri.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku belum ada dan belum akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai isu jatah menteri tersebut.
“Yang jelas, sampai saat ini, kami masih menjadi partai di luar pemerintah,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (1/7/2015).
Menurutnya, perombakan menteri dalam setiap kabinet itu merupakan hak prerogatif dari Presiden. “Jadi tidak ada hubungannya dengan partai pendukung atau pun partai oposan. Itu semua terserah Presiden.”
Hal senada diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani. “Dalam pertemuan terakhir, petinggi KMP sama sekali tidak membahas soal adanya kemungkinan masuk kabinet kerja yang akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi.”
Sebelumnya, isu resuffle Kabinet Kerja semakin menguat setelah para menteri diminta Presiden untuk mengumpulkan laporan hasil kinerja selama enam bulan setelah dilantik.
Isu perombakan struktur menteri itu semakin menguat setelah partai pendukung presiden yang tergabung dalam KIH menginginkan Presiden merekrut menteri dari kelompok partai rival dalam Pilpres 2014, KMP.
Dalam perkembangan lain, PDIP, partai utama pendukung Presiden saat Pilpres 2014, terus menguatkan adanya pelemahan wibawa presiden yang dilakukan oleh menterinya.
Masinton Pasaribu, politisi PDIP yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, mengatakan pelaku pelemahan wibawa Presiden itu bukan cuma satu perempuan, tetapi ada dua menteri berjenis kelamin laki-laki lainnya. “Presiden sebenarnya sudah tahu,” katanya.
Menurutnya, pelemahan wibawa Presiden tersebut dilakukan oleh tiga menteri di komunitasnya masing-masing. “Mereka kerap berbicara seperti itu sehingga banyak sumber internal kami yang menyebut penghinaan serupa dari menteri-menteri itu.”
