Kabar24.com, JAKARTA —Uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Panglima TNI dan calon Kepala BIN diperkirakan berlangsung dalam suasana yang berbeda. Uji kepatutan Gatot Nurmantyo diprediksi berlangsung mulus, sedangkan untuk Sutiyoso berlangsung alot.
DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan Letjen (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Inteleijen Negara serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI.
Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais mengatakan uji kelayakan dan kepatutan untuk kedua calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo tersebut akan diselenggarakan secara berurutan. Sesuai dengan jadwal, uji kelayakan dan kepatutan untuk Sutiyoso digelar pada Selasa (30/6) serta untuk calon Panglima TNI pada Rabu (1/7).
“Kami akan menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan keduanya sebelum masa reses masa sidang IV periode 2014-2015 pada 7 Juli 2015. Setelah uji tersebut digelar, kami akan rapatkan,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Senin (29/6).
Selanjutnya, Komisi I sebagai rekan kerja BIN dan TNI akan memberikan rekomendasi dan persetujuan untuk presiden sebelum melantik calon-calon tersebut. “Kami akan dengar visi dan misi dari keduanya. Selanjutnya, kami akan putuskan rekomendasi dan persetujuannya.”
Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR, menjelaskan DPR akan memberikan persetujuan untuk pencalonan Gatot. Adapun untuk Sutiyoso, DPR hanya akan menyampaikan rekomendasi.
“Persetujuan dan rekomendasi itu sesuai beleid yang mengatur masing-masing lembaga tersebut,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin memprediksi uji kelayakan dan kepatutan untuk Sutiyoso bakal berlangsung lebih alot jika dibandingkan dengan Gatot.
“Selain pertanyaan standar, akan ada banyak permintaan klarifikasi untuk Sutiyoso dari Komisi I. Klarifikasi itu antara lain tentang dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran HAM saat menjadi TNI aktif,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya akan memperdalam kesiapan Sutiyoso memimpin BIN yang bertugas mengantisipasi ancaman dunia intelijen di masa depan.
“Bagaimana dia menjadi pemimpin lembaga yang juga betugas membuat sistem peringatan,” ujarnya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Hariz Azhar mempertanyakan integritas Sutiyoso. “Penunjukan Sutiyoso perlu diklarifikasi karena keterlibatannya dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM,” katanya.
Menurutnya, banyak kasus penggusuran saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Sutiyoso diduga terlibat dalam Peristiwa 27 Juli 1996 yang sering disebut Kudatuli.
“Padahal, Kepala BIN harus bebas dari catatan ‘hitam’ di masa lalu,” tegasnya.
Menurutnya, penunjukan Sutiyoso beraroma politis dan sekadar balas budi. Diketahui, meski sudah mundur dari Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso adalah salah pendukung Jokowi saat Pilpres 2014.
Presiden Jokowi memasukkan surat permintaan pertimbangan kedua calon petinggi negara itu secara bersamaan pada Selasa (9/6/2015).
Sutiyoso diajukan sebagai calon Kepala BIN pengganti Marciano Norman sedangkan Gatot Nurmantyo sebagai pengganti Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang akan segera pensiun.
