Kabar24.com, JAKARTA - Pergantian menteri Kabinet Kerja (reshuffle) sudah bukan isapan jempol lagi. Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bakal ada perombakan menteri Kabinet Kerja.
Mengenai siapa saja menteri yang akan diganti, JK enggan menjawab rinci. "Nanti sajalah, kan sudah ada waktunya. Akan ada waktunya".
JK mengatakan saat ini dia dan Jokowi juga sedang mempertimbangkan menteri yang akan diganti. Prosesnya melalui evaluasi kinerja dan program di setiap kementerian.
Partai pendukung pemerintah telah memberi sinyal bahwa kabinet bakal dirombak. Pekan depan, mereka akan menemui Jokowi untuk membicarakan reshuffle.
“Semuanya akan berkumpul membahas adanya perombakan kabinet,” kata politisi PPP, Romahurmuziy.
Pekan lalu, Jokowi memerintahkan seluruh menterinya untuk membuat laporan pencapaian kinerja selama enam bulan terakhir serta rencana kerja untuk enam bulan ke depan.
Setelah menerima laporan tersebut, Jokowi merujuknya sebagai salah satu bahan evaluasi dalam mengukur kinerja para pembantunya.
Sebelumnya, partai pendukung pemerintah gencar menyerang para menteri dari kalangan profesional. Terakhir, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengenai pengucuran dana penyertaan modal negara untuk BUMN sebesar Rp 48 triliun.
Hasto menilai dana tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk masyarakat.
Rini mengatakan tujuan penyertaan modal adalah untuk investasi. “Tujuan semua BUMN itu dalam melakukan programnya adalah untuk membangun perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja, dan memberikan konektivitas pada semua,” kata Rini.
Pengamat politik dari lembaga Populi Center, Nico Harjanto menilai ada belasan kementerian yang nilainya merah berdasarkan kinerjanya selama enam bulan terakhir.
Para menteri itu berasal dari kalangan profesional dan wakil partai politik. “Ada juga yang kontribusinya kurang dan malah bikin blunder,” ujar Nico. “Seperti pernyataan Menko Polkam terkait dengan kisruh KPK-Polri, beberapa waktu lalu".
Dari penilaian lembaga Populi, kementerian yang berapor merah antara lain Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Hanya, menurut Jokowi bukan hanya rapor yang dijadikan rujukan. . “Saya selalu mengevaluasi, baik lewat laporan, juga saya cek di lapangan dan progress yang ada,” kata Jokowi.
Bukan hanya rapor tersebut yang menjadi rujukan Jokowi. Dia pun menerima masukan dari Kantor Staf Presiden mengenai kemajuan program setiap kementerian. Atas dasar bahan pertimbangan tersebut, Jokowi mengaku sudah memiliki penilaian terhadap para menterinya. “Ya, ada merah, kuning, hijau, itu biasa,” katanya.
