Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan tenggat kepada para menteri kabinetnya hari ini, 18 Juni 2015 untuk menyampaikan laporan pencapaian kinerja periode enam bulan terakhir, sejak November 2014 - April 2015.
Perintah itu disampaikan dengan terang benderang oleh Jokowi, saat membuka rapat kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Senin lalu. Jokowi memberi instruksi khusus.
" Saya minta laporan diberikan dalam dua hari," kata Jokowi.
Khusus untuk permintaan laporan enam bulan pertama, bahkan sampai diulangi Jokowi selama dua kali. "Sekali lagi, laporan pencapaian prorgam atau yang telah dilakukan selama enam bulan, mulai November sampai April," kata Jokowi menandaskan.
Selain itu, Presiden menambahkan instruksi satu lagi: laporan disusun secara terperinci dan disampaikan secara singkat dan padat.
Dilampiri pula, rancangan program kerja selama enam bulan ke depan, terhitung mulai dari Mei 2015 sampai Oktober 2015.
"Harus secara rinci, tetapi tidak lebih dari 2 halaman".
Sejak dua hari yang lalu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto telah mengirimi para menteri surat mengingatkan batas akhir penyerahan laporan.
Permintaan presiden agar para menteri menyusun laporan enam bulanan tersebut tak pelak mengundang pertanyaan. Terutama, apakah evaluasi laporan kinerja menteri nantinya berujung pada perombakan kabinet. Soalnya, jika dihitung sejak November 2014, kabinet Jokowi sudah bekerja selama hampir delapan bulan.
Salah seorang pejabat Istana menyebutkan, Presiden sedang membuat evaluasi terhadap kabinetnya. Ada beberapa menteri mendapat catatan karena kinerjanya yang buruk. Ada juga yang dipuji.
Meski membuat catatan, Jokowi baru dalam tahap menimbang, belum sampai pada keputusan siapa menteri yang bakal dicopot.
Presiden Jokowi, kata pejabat Istana ini, memastikan pergantian menteri tidak didasarkan pada pertimbangan politik. Tapi pada hasil evaluasi berdasarkan kinerja.
Soal jatah partai politik dan tekanan politik yang mendesak mengganti menteri A dan B, tetaplah dihitung. Namun kalkulasi politik, diperhitungkan setelah evaluasi berbasis kinerja. " Dalam urusan ini, Presiden tak mau dicampuri siapapun," kata petinggi ini.
Catatan utama Presiden Jokowi, kata petinggi itu, tergantung pada bagaimana laporan tiap menteri yang dikumpul hari ini. Juga apakah laporan itu sesuai dengan realitas yang ditemukan Presiden di lapangan. Jika menyangkut soal teknis lapangan, Presiden Jokowi, kata petinggi itu, tak segan-segan mengecek di lapangan.
Seperti yang terjadi ketika Presiden Jokowi mengamuk di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu 17 Juni 2015 kemarin.
Pada Januari dan April lalu, Jokowi memastikan akan merombak kabinetnya dengan segera, setelah penilaian berbasis kinerja selesai.
Menurut dia, perombakan akan terjadi, setelah proses evaluasi atas kemajuan program kementerian dijalan. " Tunggulah nanti," kata Jokowi.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan para menteri tak usah was-was mengerjakan tugas laporan untuk Presiden Jokowi.
Menurut Pratikno, laporan kinerja adalah tugas monitoring yang normal dilakukan. "Tak usah was-was, masing-masing menteri mengikuti apa yang ada di kementerian masing-masing," kata Pratikno.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi enggan menanggapi lebih jauh soal permintaan laporan oleh Presiden. Meski menyadari kalau kabinet sedang serius dievaluasi, dia tidak berspekulasi tentang kemungkinan perombakan kabinet sebagai ending-nya.
Yang jelas, menurutnya, laporan kinerja ke Presiden, sudah wajib dilakukan. Soal itu jadi pertimbangan penilaian, Yuddy mengaku tak tahu. "Itu hak dan kewenangan presiden, saya nggak tahu apakah hingga sejauh itu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
