Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Persaingan Pameran Mobil: Krama Yudha Larang Diler Mitsubishi Ikuti IIMS?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya persaingan tidak sehat pada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors yang merupakan distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia, terkait pameran mobil.
Wan Ulfa Nur Zuhra
Wan Ulfa Nur Zuhra - Bisnis.com 27 Mei 2015  |  17:57 WIB
Persaingan Pameran Mobil: Krama Yudha Larang Diler Mitsubishi Ikuti IIMS?
Ilustrasi: IIMS 2014. KTB larang diler Mistsubishi ikuti IIMS?
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya persaingan tidak sehat pada PT Krama yudha Tiga Berlian Motors yang merupakan distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia, terkait pameran mobil.

Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama KPPU Mohammad Reza mengatakan pihaknya mendapat pengaduan bahwa KTB melarang diler-dilernya untuk ikut dalam International Indonesia Motor Show (IIMS).

“Pelapor belum menyampaikan laporan resmi, tetapi sudah menceritakan apa yang terjadi kepada kami [KPPU],” ujarnya, Rabu (27/5/2015).

Dalam pengaduan tidak resmi tersebut, sambung Reza, pelapor belum membawa banyak bukti. “Pelapor hanya membara print salah satu berita yang memuat kalau KTB dengan jelas menyebutkan melarang diler ikut IIMS. Tetapi dia menyatakan akan segera menyampaikan laporan resmi beserta bukti-bukti,” katanya.

Reza menjelaskan, kalaupun pelapor tidak memberikan laporan, pihaknya akan tetap melakukan investigasi sepanjang ada bukti-bukti yang mendukung benarnya laporan tersebut.

Menurutnya, beban pembuktian sebenarnya bukan di pelapor, tetapi KPPU yang secara aktif mencari bukti-bukti tersebut.

“Kami berhak melakukan investigasi walaupun tidak ada laporan, tetapi kalau ada yang melapor kami punya moral obligation untuk melakukan investigasi,” ungkapnya.

Reza memaparkan, jika larangan kepada diler untuk mengikuti salah satu pameran itu terbukti benar, maka ada indikasi KTB melakukan eksklusif dealing, diskriminasi, atau penyalahgunaan posisi dominan.

Tiga indikasi tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 15, 19, dan 25.

Seperti diketahui, sanksi administratif atas pelanggaran terhadap UU tersebut minimal Rp1 miliar dan maksimal Rp25 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu mitsubishi
Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top