Kabar24.com, JAKARTA-- Indonesia Police Watch (IPW) menduga kuat ada beberapa pejabat, kepala daerah dan anggota legislatif yang menggunakan jasa ijazah asli tapi palsu (aspal) untuk digunakan sebagai syarat mencalonkan diri sebagai pejabat, dalam kasus ijazah palsu yang saat ini merebak di Indonesia.
Karena itu menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, pihak kepolisian harus transparan dan terbuka setelah berhasil mengusut tuntas kasus ijazah aspal tersebut dan mengungkap kampus mana dan di kota mana saja yang mengeluarkan ijazah aspal tersebut.
"Polri perlu mengungkapkan berapa banyak orang yang memakai ijazah aspal saat ini. Apakah ada pejabat, anggota legislatif, kepala daerah dan lainnya," tutur Neta dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Neta meyakini bahwa ada beberapa pejabat daerah yang menggunakan jasa ijazah aspal, pasalnya saat ini menurut Neta, ada banyak laporan masyarakat yang telah melaporkan adanya kepala daerah yang diduga menggunakan jasa ijazah aspal, sebagai syarat menjadi kepala daerah.
"Namun laporan laporan itu tidak diproses dengan serius oleh polisi," tukas Neta.