Bisnis.com, DENPASAR—Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Bali memastikan belum ada satupun desa di Bali yang mendapatkan jatah dana desa dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana menegaskan seluruh tahapan dari pembuatan APBD Desa, hingga peraturan bupati sebagai peraturan pendukung sudah dibuat oleh seluruh kabupaten dan kota di Bali.
“Tinggal menunggu saja, sejauh ini tidak ada masalah. Meman ini kan perlu proses tidak bisa ujug-ujug langsung cair,” ujarnya, Kamis (21/5/2015)
Dia menjelaskan proses pencairan dana desa harus melalui tahapan sangat panjang, dari Kementerian Keuangan ke bank pelaksana dilanjutkan ke APBD Daerah.
Sebelum dicairkan oleh pemerintah daerah, mereka harus memastikan berapa banyak setiap desa mendapatkan bagian.
Lihadnyana menyatakan porsi dana yang didapat oleh setiap desa di Bali berbeda-beda tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah.
Total dana desa dari pusat yang diperoleh Bali senilai Rp185,4 miliar, dan yang mendapatkan dana tersebut sebanyak 636 desa.
Diperkirakan seluruh dana yang akan diserahkan ke desa tersebut akan cair pada akhir Mei.
Ilustrasi
