Kabar24.com, JAKARTA — Petinggi partai politik (parpol) pengusung Jokow Widodo dan Jusuf Kalla saat Pilpres 2014 mengaku belum ada pembicaraan dari Presiden Joko Widodo terkait perombakan struktur Kabinet Kerja.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan reshuffle kabinet adalah kewenangan Jokowi sebagai Presiden.
“Namun, parpol pengusung belum ada yang diajak bicara perihal itu [reshuffle],” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/5/2015).
Rio meyakinkan, hingga saat ini belum ada satupun partai pengusung yang diajak bicara Jokowi tentang reshuffle.
“Kami di Koalisi Indonesia Hebat [KIH] belum ada yang diajak bicara masalah itu,” katanya.
Jumlah Ideal
Dengan demikian, Nasdem yang kini mendapatkan jatah tiga menteri dan jaksa agung belum ingin memberi respons atas isu tersebut.
“Lebih jauhnya nanti saja setelah ada pembicaraan dengan Jokowi.”
Menurutnya, tidak ada jumlah ideal bagi partai pengusung untuk mendapatkan kursi menteri.
“Itu hak prerogatif Jokowi. Jadi berapa kami dapat menteri, kami akan siapkan kader-kader terbaik,” katanya.
Masinton Pasaribu, anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, juga member pendapat yang sama.
“Reshuffle itu murni wewenang Jokowi. Dan kami di internal juga belum mendengar ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet dalam waktu dekat.”
Sementara, Effendi Simbolon, mantan Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya yang saat ini duduk di Komisi I DPR, mengaku belum mendapat informasi penggantian beberapa menteri dalam Kabinet Kerja.
“Kami belum tahu,” tegasnya.
Belum Valid
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto juga belum angkat bicara perihal rencana Presiden. Hanya saja, Hasto pernah mengungkap PDIP akan memberi saran, jika Kokowi meminta saran kepada partai pengusung utamanya dalam Pilpres 2014.
Rusli Effenndi, Ketua DPP PPP Bidang Politik kubu Romahurmuziy, beranggapan masa kerja enam bulan kurang cukup valid bagi Presiden untuk memberi penilaian terhadap menteri-menterinya.
“Meski demikian, itu wewenang Jokowi sebagai kepala negara,” katanya.
