Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan isu terkait dengan tawaran Rp5triliun agar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mundur, jangan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kinerja menteri di jajaran Kabinet Kerja.
"Ada baiknya soal benar tidaknya isu uang Rp5 triliun yang ditawarkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut jangan digunakan sebagai indikator kinerja apalagi soal 'reshuffle' (perombakan kabinet)," kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Menteri Susi dalam akun twitternya, Rabu (13/5) menyatakan bahwa dirinya mendapat kabar bahwa terdapat Rp5 triliun agar dirinya "walk away" (mundur).
Namun, Menteri Susi menyatakan bahwa hati nurani dan kebebasan yang dimiliki dirinya tidak mungkin tergadaikan atau terjual.
Beragam kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Susi seperti pelarangan penggunaaan alat tangkap tidak ramah lingkungan seperti cantrang memang mendapatkan respons pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menteri Susi mengemukakan bahwa berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk mendukung tiga pilar yaitu kesejahteraan, keberlanjutan, dan kedaulatan Republik Indonesia.
Indikator Nawacita Terkait dengan indikator, Riza Damanik menegaskan, visi dan misi Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan indikator-indikator kinerja para pembantu presiden. "Apalagi, visi misi kementerian sudah terintegrasi dengan visi misi presiden," ucap Riza.
Ketum KNTI memaparkan, agenda kelautan dalan Nawacita dapat diukur ke dalam dua kepentingan nasional, yaitu indikator keamanan dan kesejahteraan.
Ia berpendapat, secara objektif rakyat semua dapat melihat dan merasakan bahwa selama enam bulan Kabinet kerja, kehadiran negara cukup kuat dalam agenda pertahanan dan keamanan, yang ditandai dengan penenggelaman kapal dan proses hukum terhadap kapal ikan asing yang melakukan pelanggaran.
Namun, ujar dia, perlu kerja keras ke depannya untuk menunjukkan prestasi menyejahterakan rakyat dan nelayan khususnya.
Dalam hal ini, lanjutnya, indikatornya dapat diukur dari ketersediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan kapasitas terpasang industri dalam negeri, pembenahan kinerja kepelabuhanan, akses dan harga input produksi budi daya yang mudah dan murah.
"Ini semua belum optimal dan perlu terus dibenahi," tukas Riza.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
