Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta anggaran pembangunan daerah lebih besar dibandingkan anggaran rutin karena selama ini anggaran aparatur jauh lebih besar.
Posisi saat ini anggaran rutin 82% berbanding anggaran pembangunan yang hanya 18%. Saat ini BPKP mulai merancang bagaimana anggaran pembangunan didorong paling tidak 51% untuk pembangunan dan 49% anggaran aparatur atau rutin.
"Didorong paling tidak 51% - 49%. 51% di pembangunan, bukan pembangunanya kebagian 18%," kata Jokowi saat membuka Rakornas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 di kantor pusat BPKP Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).
Selain itu presiden meminta agar BPKP menyiapkan seluruh daerah menerapkan cash management system, e-budgeting, e-purchasing dan e-catalogue. Ia menargetkan seluruh daerah bisa merealisasikan dalam waktu tiga tahun.
"Disiapkan diikuti kemudian jangka paling tidak tiga tahun seluruh keuangan baik di kabupaten, kota, provinsi, kementerian real time bisa kita ikuti dan dikontrol dari sini," kata presiden.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi
