Bisnis.com, TANGERANG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten merasa permasalahan dasar yang kerap mengganjal laju pembangunan di wilayah ini adalah ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Kurdi Martin mengatakan ketersediaan dana yang terbatas bukan hanya pada tataran nasional tetapi juga daerah. Dengan kata lain ketimpangan ini menyentuh mulai dari APBN, APBD provinsi, hingga APBD kabupaten/kota.
"Ada korslet antara kebutuhan pembangunan dengan pembiayaan, baik APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Kita harus punya rencana back up," tuturnya di sela Rapat Koordinasi Sinergitas Perencanaan Daerah Banten dan Nasional pada 2016, di Tangerang, Rabu (6/5/2015).
Oleh karena itu, dalam menjalankan berbagai program pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mesti punya skala prioritas. Antarpihak sebaiknya tidak melulu memposisikan dirinya sebaga yang paling penting dan harus mendapatkan data terbanyak.
Sedikitnya ada sepuluh isu yang menjadi tantangan Provinsi Banten pada tahun depan a.l. pengangguran dan daya saing tenaga kerja, kemiskinan, produktivitas dan distribusi pangan, pemasaran investasi, konektivitas dan pengembangan kawasan, pendidikan orientasi pasar kerja, pelayanan kesehatan, tata ruang wilayah, reformasi birokrasi, serta menyangkut pilkada.
"Banten lokusnya ada di kabupaten dan kota. Membangun provinsi adalah membangun kabupaten dan kota," ucap Kurdi.
Pemprov Banten membagi tiga wilayah kerja pembangunan (WKP). WKP I terdiri dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. WKP II berisi Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Di WKP III ada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
