Bisnis.com, BOGOR - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai roda pemerintahan yang telah bergulir selama enam bulan merupakan saat yang tepat untuk melakukan evaluasi. Namun, perombakan kabinet kerja (reshuffle) merupakan hak prerogatif presiden.
Ketua DPR Setya Novanto, akrab disapa Setnov, menuturkan Presiden Joko Widodo sudah melakukan evaluasi kinerja Kabinet Kerja yang dilantik pada 27 Oktober 2015. Dengan evaluasi tersebut, presiden sudah mengetahui semua yang dilakukan menteri-menterinya.
"Reshuffle hak prerogatif presiden. Ini kan sudah dievaluasi presiden dan waktunya per enam bulan. Ini sudah enam bulan bekerja pasti presiden sudah tahu mana yang harus dilakukan mana yang tidak," ujarnya di IPC Corporate University, Selasa (5/5/2015).
Selama enam bulan menjabat, lanjut Setya, presiden sudah mengukur kredibilitas, loyalitas, dan pencapaian target-target yang diberikan kepada masing-masing menteri. "Presiden sudah ada tadi catatannya," pungkas Politisi Golkar ini.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan akan terjadi perombakan Kabinet Kerja demi meningkatkan kinerja pemerintahan. Kalla mengatakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, dibutuhkan sosok-sosok pembantu kepala negara yang memiliki kemampuan sesuai dengan jabatannya.
“Ya [perlu reshuffle] karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Senin (4/5/2015).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk melempar isu reshuffle kepada Wapres JK. Pascakunjungan kerja ke IPC Corporate University di Ciawi, Bogor, pun Jokowi enggan memberikan pernyataan kepada awak media yang sudah menunggu.
"Ya tanya Pak JK. Nanya ini loh Nusantara Sehat. Gimana sih?" ujarnya, Senin (4/5/2015) malam.
