Bisnis.com, PEKANBARU--Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mendukung penuh permintaan dunia usaha untuk menyetop kampanye negatif dengan membuat peraturan yang bertujuan melindungi industri strategis dari teror kampanye hitam yang dilakukan lembaga swadaya masyarakat terutama asing seperti Greenpeace.
"Perusahaan berhak meminta perlindungan dan pemerintah wajib melindungi investasi. Tetapi aturan-aturan hukum yang mengawasi berbagai perusahaan untuk bersih dari hulu sampai hilir, juga mesti jelas dalam produk peraturan itu," papar Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAM Riau, Al Azhar di kutip Antara Rabu.
Dia menilai, persoalan lingkungan tidak bisa hanya dilihat secara sempit karena negara Eropa dan Amerika saat ini berteriak keras mengenai lingkungan. Namun Indonesia bisa berteriak sinis dengan menyatakan bagaimana mungkin menjadikan sebagai bamper untuk persoalan global ini.
Apalagi kehancuran hutan di Indonesia secara historis secara tidak langsung melibatkan negara-negara itu melalui penjajahan ekonomi atau penjajahan politik seperti saat zaman pembalakan liar tahun 1960-an atau merupakan periode awal kehancuran hutan di Riau, dimana pemalakan diekspor ke Jepang.
Sekarang, lanjut dia, dunia terancam pemanasan global karena peningkatan suhu akibat pelepasan karbon atau efek rumah kaca. Karena Indonesia masih punya hutan cukup luas, maka negara ini ditekan untuk tetap mempertahankan hutan melalui penjajahan baru yakni kesadaran ekologis.
"Mereka menekan Indonesia melalui semua kekuatan dan bukan hanya LSM, tetapi melalui pemerintahnya baik secara langsung atau tidak . Jadi bukan hanya LSM atau NGO katakanlah seperti Greenpeace. Bukan hanya Greenpeace, tetapi juga pemerintah di Eropa itu ada partai-partai hijau yang menekan kita," tegasnya.
Selain memberikan perlindungan terhadap industri strategis nasional, dia sarankan, agar pemerintah Indonesia harus memperhatikan peluang atau celah-celah dari kelemahan hukum Indonesia yang berpotensi bisa menjadi alat kampanye hitam oleh LSM-LSM terutama asing Greenpeace.
"Kampanye hitam LSM asing itu berkaitan dengan kapasitas kita melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan bidang eksploitasi sumber daya manusia. Jadi pengusaha dilindungi dan jika mereka salah, harus dihukum," ucap Al Azhar.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada awal Maret tahu ini mengatakan, banyak aturan tentang lingkungan dan sumber daya alam yang harus diperbaiki dan diselaraskan agar tidak saling bertentangan.
"Memang banyak aturan yang sudah diperbaiki tapi masih banyak juga yang belum disinkronkan. Karena itu hukum-hukum lingkungan dan sumber daya yang tidak sesuai zamannya harus kita disinkronkan dan ubah," katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutan acara Pendeklarasian Program Nasional Pembaruan Hukum SDA dan Lingkungan Hidup di Istana Wakil Presiden, wapres menyatakan bahwa ekonomi harus tumbuh tapi lingkungan juga harus tetap lestari.
"Hutan sangat penting tapi geothermal untuk listrik harus jalan juga. Hutan perlu jalan, juga perlu agar ekonomi masyarakat bisa jalan," ucapnya.
"Maka kita harus mempunyai landasan hukum yang baik untuk menjaga sumber daya alam dan lingkungan tapi dengan suatu aturan yang benar dan sinkron. Dengan aturan yang jelas semua tahu hak dan kewajibannya, bukan hanya kita, dunia juga bertanggung jawab," tutur wapres
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
