Kabar24.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan audit pada dua badan usaha milik daerah (BUMD) yang direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk ditutup.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengatakan pihaknya tidak bisa secara tiba-tiba melakukan penutupan sesuai rekomendasi DPRD Riau.
"Tentu tidak bisa tiba-tiba [ditutup], karena BUMD punya sangkut-paut dengan pihak lain, jadi ini harus diselesaikan terlebih dahulu lewat proses audit," katanya, Rabu (29/4).
Menurut Andi, bila proses audit yang dilakukan pada dua BUMD yaitu PT Riau Airlines dan PT Riau Petroleum telah diselesaikan, barulah akan diputuskan langkah selanjutnya dalam menangani unit usaha daerah tersebut.
Dia mengatakan bisa saja hasil audit itu sesuai dengan rekomendasi yaitu perlu dilakukan penutupan, tentunya setelah semua kewajiban perusahaan daerah itu diselesaikan.
Namun bila hasil audit itu merekomendasikan langkah lain seperti dialihkan kepada usaha lain, tentu akan dilakukan kajian lebih lanjut.
"Sangat penting diperhatikan itu dua BUMD ini masih ada urusan dengan pihak ketiga seperti piutang, itu yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya diputuskan untuk ditutup," katanya.
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson mengatakan pihaknya telah menggelar rapat masalah BUMD di daerahnya yang hanya membebani anggaran daerah.
"Salah satunya PT Riau Petroleum yang sudah menghabiskan anggaran senilai Rp7,5 miliar tanpa memberikan kontribusi pendapatan asli daerah untuk Riau," katanya.
Untuk PT Riau Airlines, Aherson mengatakan maskapai penerbangan Riau ini tidak lagi beroperasi sejak 2008, tentu kondisinya tidak lagi menguntungkan.
Beberapa masalah yang membelit unit usaha ini menurutnya yaitu tunggakan pajak senilai Rp80 miliar, dan tunggakan pesangon kepada karyawannya yang belum juga dibayarkan hingga saat ini.
Meskipun sempat beredar informasi akan adanya investor yang berminat untuk membenamkan modalnya ke PT Riau Airlines, tapi Aherson menegaskan sebaiknya ditutup saja.
"Semua sudah tahu bagaimana kondisi perusahaannya, jadi lebih baik ditutup saja dari pada ditawarkan kepada yang lain," katanya.
Dengan kondisi ini, pihaknya telah merekomendasikan kepada Pemprov Riau untuk mengambil langkah tegas dengan menutup dua unit usaha tersebut, sehingga tidak lagi membebani anggaran daerah.
