Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg berharap dapat terlibat dalam diskusi yang melibatkan swasta, pemerintah, dan lembaga sosial masyarakat untuk mencari solusi berkelanjutan dari manajemen pembebasan lahan tanpa konflik.
Erna Solberg, Perdana Menteri Norwegia, mengatakan dirinya akan mengunjungi Jambi untuk bertemu dengan suku anak dalam. Hal itu dilakukan agar mengetahui komitmen pemerintah Indonesia terkait isu lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
“Saya berharap dapat menghadiri diskusi dengan pihak swastakan pemerintah, dan lembaga sosial masyarakat untuk mencari praktik manajemen pembebasan lahan yang tidak menimbulkan konflik,” katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/4).
Erna menuturkan dirinya dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah sepakat untuk meminta para menteri mempercepat pelaksanaan program REDD+ di Indonesia. Pasalnya, Pemeintah Norwegia sebelumnya telah menandatangani Letter of Intent (LOI) terkait pelaksanaan REDD di Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Norwegia memang telah sepakat melanjutkan kerja sama pengurangan emisi dari reforestasi dan degradasi hutan atau reducing emissions forum deforestation And format degradation (REDD).
Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan Norwegia menghargai komitmen Indonesia terkait upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Kerja sama yang dilakukan melalui Badan Pelaksana REDD+ itu nantinya akan fokus menangani perbaikan lingkungan di dalam negeri.
“Norwegia menghargai komitmen Indonesia untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26%-41% pada 2020, dan beberapa kebijakan affirmative lainnya,” katanya.
Presiden Jokowi mengatakan kerja sama Norwegia dengan Indonesia pada REDD+ sudah dimulai sejak 2010. Saat itu Pemerintah Norwegia menandatangani Letter of Intent (LOI) terkait pembentukan REDD+ di Indonesia, dan ditindaklanjuti dengan pembentukan satuan tugas REDD+ melalui Keppres No. 19/2010.
Sebelumnya, Tim Pengendali Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaporkan penanganan pelaksanaan LOI BP REDD+ dengan Pemerintah Norwegia kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
