Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pejabat negara yang melakukan korupsi tidak terkait dengan kepentingan partai politik masing-masing.
Pernyataan itu diungkapkan untuk menanggapi terseretnya kader partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) dalam kasus dugaan suap- menyuap.
Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan tindak korupsi merupakan persoalan orang secara pribadi dan tidak relevan jika dihubungkan dengan partai yang dinaungi koruptor tersebut.
"Tidak relevan untuk mengatakan bahwa ini hubungannya dengan partai,"ujarnya di Istana wakil Presiden, Jumat(10/4/2015).
Kalla juga menganggap lumrah sejumlah anggota partai besar terseret kasus korupsi. Dia menyebutkan hampir semua partai besar pernah mengalaminya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Partai Golkar, dan Partai Demokrat.
"Soal korupsi kan masalah orang yang korupsi itu, sebagian besar partai besar itu ada anggotanya yang kena masalah, jadi bukan PDIP saja,"tuturnya.
Kamis malam (10/4/2015), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dengan sasaran anggota Fraksi PDIP DPR di Sanur, Bali.
Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan bahwa salah satu anggota fraksi yang terdaftar di Komisi IV DPR bernama Adriansyah ditangkap KPK.
Mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu ditangkap KPK di sebuah hotel di Sanur, Bali, Kamis sekitar pukul 20.00 WIB. Dia ditangkap saat melakukan transaksi suap dengan nilai ratusan juta rupiah.
Lembaga anti-korupsi itu juga memiliki barang bukti yang digunakan dalam proses suap-menyuap yakni uang tunai senilai S$40.000.
