Bisnis.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia menargetkan pada 2019 paham radikal Islamic State Iraq and Syria (ISIS) hilang dari Indonesia sesuai komitmen berbagai pihak.
"Penanganan ISIS itu termasuk program percepatan yang ada di Polri, penanggung jawabnya Bagian Intel dan Keamanan, selain kepala BIN, BNPT, pemerintah juga, tapi kita bersepakat untuk tahun 2015 sampai 2019 ini ISIS sudah tidak ada, idealisnya begitu," kata Kabag Intelkam Polri Djoko Mukti Haryono di Jakarta, Jumat.
(10/4/2015)
Hal tersebut diungkapkan Djoko dalam diskusi bertema 'Efektifitas Pemblokiran Situs Radikal dalam Memerangi Terorisme' di Kampus Universitas Bhayangkara Jaya Raya, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Dia juga mengungkapkan pihaknya mengharapkan untuk bisa menyamakan persepsi berapa banyak anggota ISIS yang ada di Indonesia yang diyakininya terus berkembang dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kita ingin tahu berapa sebenarnya anggota ISIS di indonesia, dia pasti beragam karena memang selalu berkembang, ada yang pulang dari Syria dan yang benar-benar bergabung dengan kelompok yang berperang disana, atau yang memang berangkat kesana karena tekanan ekonomi, situasi seperti ini merupakan yang harus dicermati pemerintah," katanya.
ia juga mengatakan saat ini di Kepolisian telah ada satuan tugas kontra radikal untuk menderadikalisasi kelompok-kelompok teroris seperti ISIS.
Salah satu yang telah dilakukan adalah pembujukan 12 orang yang dicurigai telah bergabung dengan ISIS agar mau kembali ke Indonesia. "Termasuk bagian kemarin yang 12 orang itu, mereka sebenarnya tidak mau pulang, hartanya sudah dijual semuanya, akhirnya dibujuk supaya mau pulang ke indonesia dan sekarang dibina di Pondok Bambu," ujarnya.
Selain itu, Djoko mengatakan pihaknya telah menginstruksikan pada setiap Polda untuk melakukan pemetaan pada orang-orang yang memang telah bergabung dengan ISIS atau yang akan mengikuti.
"Pak KH Hasyim Muzadi dengan Polri kemarin juga sudah ke Jawa Tengah dan Bandung untuk memberikan pencerahan kepada seluruh bupati, pejabat pemerintah daerah, bagaimana bahayanya Isis," ujarnya.
Dia menambahkan hal ini akan terus berkembang agar target pemerintah itu bisa diwujudkan biarpun secara bertahap sehingga pengikut paham radikal bukan semakin bertambah tapi semakin berkurang.
